Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum dapat mencegah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bepergian ke luar negeri. KPK menyatakan Nusron masih berstatus saksi dalam penyidikan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lain di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru membatasi pencegahan ke luar negeri hanya untuk orang yang berstatus tersangka. Karena itu, status Nusron sebagai saksi dalam pemanggilan sebelumnya menjadi alasan KPK belum menerapkan pencegahan terhadapnya.
“Kalau kita merujuk ke KUHAP [baru], pencegahan ke luar negeri hanya dapat dilakukan untuk tersangka. Sedangkan Pak NW dalam perkara ini statusnya adalah saksi untuk pemanggilan-pemanggilan sebelumnya,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (21/10/2026).
Sudah dua kali tidak memenuhi panggilan KPK
Nusron tercatat dua kali tidak hadir dalam pemeriksaan penyidik. Pada pemanggilan pertama, Rabu (7/10), ia berhalangan hadir dengan alasan memiliki agenda internal di Kementerian ATR/BPN.
KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Kamis (15/10). Namun, Nusron kembali tidak datang karena sedang bepergian ke luar negeri. Dua kali ketidakhadiran itu membuat penyidik perlu mengatur kembali jadwal pemeriksaan, tetapi KPK belum menyampaikan tanggal pemanggilan selanjutnya.
Budi menyebut penyidik akan secepatnya menyusun jadwal baru untuk meminta keterangan Nusron. Ia berharap menteri tersebut memenuhi panggilan berikutnya dan bersikap kooperatif dalam proses penyidikan.
“Kami tentu juga berharap nanti Saudara NW kooperatif hadir dalam pemanggilan dan menyampaikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan penyidik guna membantu dalam pengungkapan perkara ini,” ujar Budi.
Keterangan Nusron dibutuhkan penyidik dalam upaya mengungkap perkara yang berkaitan dengan pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk serta penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN. Namun, KPK belum mengumumkan jadwal pemeriksaan baru ataupun langkah lanjutan yang akan diambil jika ia kembali tidak hadir.
Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka
Dalam penyidikan perkara di lingkungan ATR/BPN tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka antara lain Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.
Empat tersangka lainnya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi. KPK menyebut Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.
Status saksi yang disandang Nusron dalam pemanggilan sebelumnya membuatnya belum dapat dikenai pencegahan ke luar negeri berdasarkan penjelasan KPK. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada langkah penyidik, termasuk penjadwalan pemeriksaan untuk meminta keterangan yang dinilai diperlukan dalam perkara tersebut.
