Foto Gibran Diturunkan Saat Audiensi di DPRD DIY

Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat diturunkan dari dinding ruang Badan Anggaran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (4/11/2026), ketika Forum Kebangsaan DIY menyampaikan aspirasi. Foto itu kembali dipasang setelah audiensi selesai.

Peristiwa tersebut berlangsung di Kantor DPRD DIY, Kota Yogyakarta. Forum yang terdiri atas aktivis dan sejumlah tokoh itu datang untuk menyampaikan tuntutan terkait persoalan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Gibran. Mereka meminta agar Jokowi diadili dan Gibran dimakzulkan.

Menurut laporan CNN Indonesia dan detikcom, penurunan foto terjadi saat peserta berada di ruang Banggar. Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, menyebut tindakan itu muncul spontan dari rombongan. Sementara Wakil Ketua DPRD DIY Imam Taufik menjelaskan, sejumlah peserta menyuarakan keinginan agar foto tersebut diturunkan, lalu beberapa orang bergerak melakukannya.

Aksi spontan di tengah penyampaian aspirasi

Rangkaian kegiatan berlanjut dengan pembacaan pernyataan sikap dan audiensi bersama anggota DPRD DIY. Foto Gibran sempat diletakkan di bawah sebelum akhirnya dipasang kembali setelah acara berakhir. Dengan demikian, penurunan itu terjadi dalam rangkaian pertemuan, bukan sebagai keputusan resmi lembaga DPRD.

Anggota Komisi A DPRD DIY Yuni Satia Rahayu mengatakan pihaknya menerima aspirasi warga, tetapi tidak memiliki jalur kelembagaan langsung untuk mengirim tuntutan tersebut ke DPR RI. Yuni menyatakan aspirasi akan disampaikan melalui fraksi dan partai politik masing-masing. Ia juga menegaskan bahwa keputusan mengenai pemakzulan bukan kewenangan DPRD DIY.

“Kita akan menyampaikan melalui fraksi masing-masing, melalui partai politik masing-masing mengenai aspirasi dari warga masyarakat ini,” kata Yuni, seperti diberitakan detikcom dan Republika.

Chirzin memaknai penurunan foto itu sebagai simbol dari tuntutan terhadap Gibran. Ia juga memperingatkan DPR RI agar menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan forum. “Penurunan foto Gibran di ruang sidang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati,” ujarnya, dikutip CNN Indonesia.

Forum Kebangsaan DIY, menurut Republika, melibatkan sekitar 33 elemen masyarakat. Mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta Syukri Fadholi hadir sebagai pelindung forum, sementara Chirzin bertindak sebagai pembina. Mereka berharap kegelisahan yang disampaikan dapat diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Tuntutan forum merujuk pada putusan pengadilan

Desakan terhadap Gibran disampaikan dalam polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakan sebagai salah satu syarat pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024. Forum juga mengaitkan tuntutannya dengan perkara ijazah Jokowi. Namun, tuntutan peserta audiensi merupakan sikap mereka, bukan kesimpulan yang ditetapkan DPRD DIY.

Dalam perkara terkait riwayat pendidikan Gibran, Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa ia memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan jenjang SMA. Meski demikian, MK tidak menerima permohonan penggugat karena persoalan kedudukan hukum. Putusan tersebut perlu dibedakan dari keputusan mengenai sah atau tidaknya dokumen yang dipakai dalam pencalonan.

Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan HM Subhan Palal. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran, yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan Pilpres 2024, tidak sah. Putusan ini kemudian dijadikan salah satu dasar oleh pihak-pihak yang mendesak DPR menindaklanjuti perkara tersebut.

Adapun perkara ijazah Jokowi juga masih menjadi bagian dari tuntutan forum. Sejumlah pihak sebelumnya meragukan keaslian ijazah sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada milik Jokowi. UGM telah menyatakan ijazah itu asli, sedangkan Jokowi membantah tudingan yang beredar dan menyatakan bersedia memperlihatkan dokumen aslinya apabila diminta hakim dalam persidangan.

Selepas audiensi, langkah yang disampaikan DPRD DIY adalah meneruskan aspirasi melalui fraksi dan partai politik, bukan mengambil keputusan atas jabatan wakil presiden. Tindak lanjut di tingkat DPR RI menjadi perkembangan yang ditunggu para peserta forum.

Related Post

Tribunpublik