PT Danatara Sumberdaya Indonesia (DSI) menyatakan platform yang disiapkan untuk perdagangan ekspor sawit tidak akan mengambil alih penentuan harga maupun hubungan dagang antara penjual dan pembeli. Perusahaan itu menempatkan penguatan transparansi, ketertelusuran, dan pencatatan ekspor sebagai tujuan utama.
Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony menyampaikan penegasan tersebut dalam 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook di Nusa Dua, Jumat (13/11/2026). Seperti dilaporkan InfoSAWIT, DSI memandang kebutuhan data yang akurat kian mendesak karena eksportir menghadapi perubahan persyaratan negara tujuan dan meningkatnya tuntutan mengenai keberlanjutan produk.
Perhatian terhadap rencana itu juga muncul karena platform DSI akan menjadi bagian baru dalam tata kelola ekspor. Kumparan melaporkan ekspor CPO melalui platform tersebut dijadwalkan mulai 1 Januari 2027, sementara biaya layanan akan diumumkan pada Desember. Tempo sebelumnya memberitakan adanya kisaran tarif ekspor satu pintu, tetapi rincian besaran tarif belum tersedia dalam informasi yang disampaikan DSI di forum tersebut.
Harga dan transaksi tetap di tangan pelaku usaha
Penegasan mengenai batas kewenangan DSI menjadi penting bagi eksportir dan pembeli. Luke mengatakan skema perdagangan yang sudah disepakati para pihak tetap berlaku. Penentuan harga, volume, spesifikasi produk, hingga transaksi pembiayaan tetap menjadi urusan pelaku usaha, sementara aliran komoditas mengikuti mekanisme yang telah disepakati penjual dan pembeli.
“Kami tidak menggantikan pasar. Kami memperkuat pasar melalui tata kelola yang lebih baik,” kata Luke, seperti dikutip InfoSAWIT.
Aturan pemerintah mengenai kewajiban pemenuhan pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) juga tetap menjadi acuan. Dengan demikian, fungsi platform yang dijelaskan DSI berpusat pada tata kelola dan data, bukan pada penetapan harga atau pengaturan hubungan komersial di antara perusahaan.
Namun, laporan Kompas.com menyebut DSI akan menjadi perantara tunggal ekspor sawit. Istilah itu menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk pelaksanaan platform dan batas perannya dalam proses ekspor. Keterangan Luke di IPOC memberi penjelasan bahwa transaksi dan kesepakatan dagang tetap dijalankan para pelaku usaha, meski rincian operasional pelaksanaan sistem belum dipaparkan dalam keterangan yang tersedia.
Data ekspor untuk menjawab tuntutan pasar
DSI menilai kepercayaan pembeli, regulator, dan mitra keuangan internasional semakin bergantung pada ketersediaan informasi yang dapat diperiksa. Informasi itu mencakup asal produk, proses produksinya, serta catatan dan dokumen yang menyertai komoditas. Bagi eksportir, tuntutan tersebut berhubungan langsung dengan kemampuan memenuhi persyaratan pasar tujuan.
Luke menyebut DSI akan menjalankan tiga fungsi: mengintegrasikan data dari sistem pemerintah, membantu menjaga kesinambungan perdagangan selama masa penerapan, dan membangun standar tata kelola untuk jangka panjang. Rancangan ini, menurut perusahaan, dimaksudkan sebagai infrastruktur nasional yang dapat memperkuat pencatatan komoditas strategis.
Platform tersebut tidak hanya dirancang untuk sawit. DSI menyebut batu bara dan ferroalloy sebagai komoditas lain yang juga masuk dalam cakupan tata kelola. Meski demikian, pembahasan yang disampaikan di forum IPOC berfokus pada minyak sawit, salah satu komoditas utama ekspor Indonesia.
Kebutuhan ketertelusuran juga terkait dengan perubahan tuntutan perdagangan internasional. Pembeli dan regulator ingin memperoleh kepastian mengenai jejak produk, sementara mitra keuangan membutuhkan dokumentasi yang konsisten. DSI menilai catatan yang tertata dapat membantu Indonesia menjelaskan asal dan proses produksi komoditasnya kepada pasar.
Petani masuk dalam agenda ketertelusuran
DSI mengatakan penguatan data tidak semestinya hanya menjangkau eksportir besar dan perusahaan dagang. Petani sawit juga perlu terhubung dengan rantai pasok yang lebih transparan. Perbaikan akses dan mutu informasi, menurut Luke, dapat mendukung upaya pemerintah, industri, serta lembaga sertifikasi untuk menghubungkan petani dengan pasar.
Data yang konsisten juga memberi ruang bagi produsen untuk menunjukkan praktik produksinya kepada mitra internasional. Namun, perusahaan belum merinci bagaimana petani akan dicatat atau dilibatkan dalam sistem, maupun tahapan penerapannya di lapangan. Keterangan yang ada baru menegaskan arah kebijakan dan pihak-pihak yang akan diajak berkomunikasi.
DSI menyatakan akan melanjutkan komunikasi dengan GAPKI, eksportir, kementerian terkait, asosiasi industri, dan mitra perdagangan internasional. Jadwal mulai penggunaan platform pada 1 Januari 2027 dan pengumuman biaya layanan pada Desember, sebagaimana diberitakan Kumparan, menjadi tahapan berikut yang akan ditunggu pelaku usaha.
