Kejaksaan Agung menyita uang Rp24,97 miliar, pesawat Textron Aviation, helikopter Bell 505, dan sejumlah kendaraan dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Penyitaan itu terkait perkara yang menjerat Pejabat Pembuat Komitmen BGN Kolonel Budi Utomo bersama empat tersangka dari pihak swasta.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyampaikan daftar barang sitaan tersebut di gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026). Menurut dia, penyidik juga menyita sekitar lima unit telepon genggam dan 89 dokumen.
Aset lain yang disita meliputi satu kendaraan Hino, dua kendaraan BYD, satu BYD Dolphin, serta Lexus LM500 tahun 2025. Kejagung menyatakan penyitaan dilakukan dalam rangka penelusuran aset pada penyidikan tata kelola program MBG.
Pengadaan motor listrik diduga dikondisikan
Lima tersangka dalam perkara pengadaan motor listrik terdiri atas Budi Utomo dan empat orang dari perusahaan swasta. Mereka adalah Andri Mulyono, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT); YY, yang disebut sebagai Direktur PT YAT; serta AA dan GB, masing-masing Direktur PT ASE.
Budi Utomo menjabat Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN. Penyidik menduga ia bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengatur proses pengadaan, termasuk menentukan pemenang, spesifikasi barang, dan harga perkiraan sendiri (HPS).
“Para tersangka ini diduga bersekongkol untuk mengkondisikan proses pengadaan, mulai dari pemenangan, spesifikasi, dan HPS juga, yang akhirnya didorong untuk memenangkan PT YAT dalam pelaksanaan,” kata Anang.
Kejagung juga menduga terdapat ketidaksesuaian antara jumlah motor listrik yang direncanakan, yang terealisasi, dan yang dilaporkan. Pengadaan semula disebut direncanakan mencapai sekitar 25.644 unit, lalu direvisi menjadi sekitar 21 ribu unit.
Namun, menurut keterangan Anang, realisasi hingga sekitar Maret 2026 hanya 2.117 unit. Dalam laporan akhir, jumlah yang seolah-olah telah selesai disebut sekitar 21.800 unit. Kejagung menduga laporan tersebut tidak mencerminkan jumlah barang yang benar-benar tersedia.
Kejagung menduga laporan realisasi dimanipulasi
Pengadaan motor listrik itu menggunakan anggaran Rp1,2 triliun. Kejagung menyatakan lima tersangka diduga memanipulasi jumlah riil unit yang terealisasi. Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan, sementara para tersangka memiliki hak untuk menghadapi proses hukum.
Perkara pengadaan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan penyimpangan tata kelola program MBG di BGN. Secara keseluruhan, Kejagung telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan program tersebut pada 2025-2026.
Daftar tersangka itu mencakup mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, serta sejumlah pejabat dan pihak swasta. Mereka juga mencakup Asep Yusuf Somantri, Glory Harimas Sihombing, Lalu Muhammad Iwan, Budi Utomo, Andri Mulyono, YY, AA, dan GB.
Kejagung menduga penyimpangan dalam tata kelola MBG tidak terbatas pada pengadaan motor listrik. Penyidik juga menelusuri dugaan afiliasi para tersangka dengan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta dugaan penggelembungan pengadaan sepatu, tablet, dan televisi.
Enam tersangka telah dilimpahkan ke jaksa
Dalam perkembangan perkara, enam tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk persiapan persidangan. Mereka adalah Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri, Glory Harimas Sihombing, dan Lalu Muhammad Iwan.
Sementara itu, kerugian keuangan negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp10 triliun. Angka tersebut dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagaimana disampaikan Kejagung.
Penyitaan berbagai aset menjadi salah satu langkah penyidik dalam menelusuri dugaan kerugian negara dan aliran dana perkara. Proses hukum selanjutnya akan menguji dugaan pengaturan pengadaan serta ketidaksesuaian laporan realisasi, termasuk peran masing-masing pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
