Penanganan pneumonia anak di sejumlah puskesmas masih menghadapi persoalan diagnosis dan ketepatan dosis antibiotik. Studi terhadap 921 rekam medis menemukan sebagian anak mendapat antibiotik meski tidak memenuhi kriteria pneumonia Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sementara banyak pasien yang terdiagnosis justru menerima dosis amoksisilin di bawah anjuran.
Temuan penelitian yang dimuat di Archives of Public Health pada 2026 itu berasal dari telaah rekam medis anak di 14 puskesmas di Semarang, Jepara, dan Tanjung Pinang. Data yang dianalisis berasal dari 2023. Hasilnya menunjukkan bahwa persoalan pneumonia anak bukan hanya menyangkut keputusan tenaga kesehatan, tetapi juga keselarasan pedoman dan dukungan sistem layanan.
Urgensinya besar. Pneumonia merupakan salah satu penyebab utama kematian balita di Indonesia. Sepanjang 2026, tercatat 33.314 balita di Jawa Tengah terserang penyakit ini dan 35 di antaranya meninggal dunia.
Diagnosis pneumonia menentukan penggunaan antibiotik
Dalam studi tersebut, 37,6 persen pasien anak tidak memenuhi definisi pneumonia berdasarkan kriteria WHO. Meski demikian, hampir 90 persen dari kelompok itu tetap menerima antibiotik. Artinya, ada potensi anak mengonsumsi obat yang sebenarnya tidak diperlukan.
Penggunaan antibiotik yang tidak tepat bukan perkara sepele. Praktik tersebut dapat mendorong resistansi antibiotik, yakni keadaan ketika bakteri menjadi kebal sehingga obat tidak lagi bekerja efektif. Namun, mengurangi pemberian antibiotik juga harus dilakukan dengan cermat agar anak yang memang membutuhkan pengobatan tidak luput dari terapi.
Di antara anak yang diagnosisnya sesuai kriteria, hanya sekitar satu dari sepuluh yang menerima dosis amoksisilin sesuai anjuran. Sebagian besar pasien lainnya mendapat dosis di bawah standar. Pada sisi berbeda, sekitar 20 persen anak yang didiagnosis pneumonia tidak memperoleh antibiotik. Kondisi ini dapat berkaitan dengan masa rawat yang lebih panjang dan risiko kembali dirawat di rumah sakit.
Pemberian antibiotik perlu didasarkan pada diagnosis yang tepat karena pneumonia tidak selalu disebabkan bakteri. Penelitian di tujuh negara di Afrika dan Asia menemukan sekitar 27 persen kasus pneumonia anak disebabkan bakteri, sedangkan 61 persen disebabkan virus. Infeksi virus tidak memerlukan antibiotik.
Pedoman yang berbeda dapat membingungkan layanan
Menentukan penyebab pneumonia tidak selalu mudah hanya dengan melihat gejala atau hasil pemeriksaan rontgen. Tantangan tersebut dapat bertambah ketika tenaga kesehatan berhadapan dengan pedoman yang memuat rekomendasi berbeda.
Pedoman WHO mengenai klasifikasi dan terapi pneumonia anak merekomendasikan amoksisilin oral dengan dosis 40 miligram per kilogram selama tiga hari. Sementara itu, Pedoman Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Pertama, yang tercantum dalam KMK RI No. HK.02.02/MENKES/514/2015, memuat dosis 25 miligram per kilogram serta pilihan antibiotik lain.
Penelitian itu tidak mencatat pedoman yang digunakan masing-masing tenaga kesehatan. Karena itu, temuannya tidak dapat langsung diartikan sebagai bukti bahwa tenaga kesehatan melakukan kesalahan prosedural. Perbedaan tersebut lebih tepat dibaca sebagai tanda perlunya panduan yang lebih selaras dan jelas untuk digunakan di lapangan.
Pedoman di fasilitas kesehatan idealnya mengacu pada Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran yang disusun Kementerian Kesehatan bersama organisasi profesi, termasuk Ikatan Dokter Anak Indonesia. Panduan internasional seperti WHO juga perlu disesuaikan dengan kondisi Indonesia, bukan sekadar diterjemahkan atau disalin.
Pelatihan dan kerja sama antarprofesi dibutuhkan
Penyusunan pedoman perlu melibatkan pembuat kebijakan dan tenaga kesehatan yang akan menjalankannya. Isi panduan juga perlu mempertimbangkan keadaan tiap fasilitas, mulai dari jumlah dan kemampuan tenaga kesehatan hingga ketersediaan obat serta alat diagnostik. Akses menuju layanan rujukan juga menjadi bagian dari konteks yang perlu diperhitungkan.
Penguatan kemampuan tenaga kesehatan tak kalah penting. Dalam studi tersebut, hanya 14,5 persen tenaga kesehatan yang pernah mengikuti pelatihan khusus pneumonia. Setelah mengikuti pelatihan, pengetahuan dan praktik mereka meningkat secara signifikan.
Namun, pelatihan tidak cukup bila berjalan sendiri. Kerja sama antarprofesi, termasuk antara dokter dan perawat, turut berperan dalam memperbaiki penanganan. Pelatihan yang efektif perlu dirancang bersama, berlangsung berkelanjutan dalam kelompok kecil, dan dilengkapi prosedur kerja yang jelas.
Aspek pelaksanaan juga perlu diperhatikan, seperti durasi, jumlah peserta, metode penyampaian, serta insentif berupa satuan kredit profesi. Dengan dukungan tersebut, tenaga kesehatan memiliki kesempatan lebih baik untuk menerapkan panduan secara konsisten.
Temuan ini menegaskan bahwa pembenahan pneumonia anak tidak semestinya berhenti pada penilaian terhadap individu. Pedoman nasional yang sesuai konteks, pelatihan berkelanjutan, dan kerja sama antarprofesi perlu berjalan beriringan agar diagnosis dan pengobatan lebih tepat. Langkah itu penting untuk menghindari antibiotik berlebihan, sekaligus memastikan anak yang membutuhkannya mendapat terapi yang sesuai.
