300 Personel Polda Kalbar Tangani Karhutla Ketapang

Sebanyak 300 personel Polda Kalimantan Barat diperbantukan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang, Minggu, 25 Oktober 2026. Kecamatan Kendawangan menjadi prioritas penempatan karena titik api masih ditemukan di wilayah itu, sementara asap kebakaran menyelimuti sejumlah kawasan.

Pasukan bantuan kendali operasi (BKO) tersebut terdiri atas 200 anggota Brimob dan 100 personel Direktorat Samapta Polda Kalbar. Mereka menempuh perjalanan darat dari Pontianak menggunakan truk Brimob, lalu mengikuti apel di Mapolres Ketapang sebelum bergerak menuju lokasi penugasan.

Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama menyebut pengerahan ini sebagai gelombang ketiga bantuan personel kepolisian dari luar kabupaten. Masa penugasan pasukan tambahan itu berlangsung maksimal 20 hari.

“Bantuan 300 personel Polda Kalbar ini merupakan gelombang ketiga pengerahan personel Polri dari luar Kabupaten Ketapang,” ujar Putra.

Kendawangan jadi fokus penanganan karhutla

Penempatan sebagian besar personel di Kendawangan dilakukan karena wilayah tersebut masih memiliki konsentrasi titik api yang tinggi. Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengatakan jumlah titik api memang telah berkurang, tetapi kebakaran masih ditemukan di Kendawangan, Matan Hilir Selatan, dan sejumlah wilayah lain.

Menurut Alexander, asap yang menyelimuti Ketapang berkaitan dengan kebakaran yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menyambut penambahan pasukan karena dukungan tersebut memperkuat upaya pemadaman dan penanganan di lapangan.

“Sekarang ini kenapa ada asap, karena ada api. Kenapa ada api, pasti ada yang membakar. Untuk di Ketapang, titik terbanyak ada di Kecamatan Kendawangan,” kata Alexander.

Pasukan Polda Kalbar bergabung dengan unsur yang telah lebih dulu bertugas. Sebanyak 60 personel Brimob dari Polda Bali dan 30 personel Brimob dari Polda Kalimantan Timur sebelumnya diperbantukan ke Ketapang. Sementara itu, Polres Ketapang dan jajaran polsek mengerahkan 252 personel, ditambah delapan anggota Brimobda Kalbar yang mengoperasikan mobil pengolah air.

Operasi pemadaman juga melibatkan TNI, BPBD, Manggala Agni, serta masyarakat. Putra menyebut keterbatasan sumber air di lokasi sebagai salah satu kendala pemadaman melalui jalur darat. Pemeriksaan lapangan dan upaya pemadaman terus dilakukan untuk menangani titik api yang masih aktif.

Penurunan hotspot belum berarti operasi dihentikan

Di tingkat nasional, data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan mencatat 317 titik panas pada Sabtu, 24 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB. Angka yang dihimpun melalui pemantauan satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 itu turun 1.019 titik dibandingkan sehari sebelumnya, yang mencapai 1.336 titik.

Di Kalimantan Barat, jumlah titik panas juga turun dari 184 menjadi 55 berdasarkan data yang dikutip dalam laporan penanganan karhutla. Namun, penurunan angka satelit tidak serta-merta menggambarkan kondisi di setiap lokasi. Pemeriksaan langsung tetap diperlukan untuk memastikan apakah suatu indikasi titik panas menunjukkan kebakaran aktif.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan kondisi lapangan tetap menjadi tolok ukur penanganan. Operasi pemadaman, pembasahan, dan pendinginan dilanjutkan agar api maupun bara di bawah permukaan benar-benar padam.

“Penurunan hotspot dalam 24 jam terakhir merupakan perkembangan positif, tetapi kondisi lapangan tetap harus menjadi ukuran utama keberhasilan penanganan,” ujar Ristianto.

Kementerian Kehutanan juga menyiapkan tambahan 104 personel untuk mempercepat penanganan di sejumlah titik prioritas. Langkah tersebut disiapkan setelah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Ketapang pada 23 Oktober 2026.

Pencegahan kebakaran dimulai dari warga

Di Desa Terusan, Kecamatan Manis Mata, Bhabinkamtibmas Brigpol BC. Tampubolon bersama warga melakukan pengecekan titik api dan sosialisasi pencegahan pada 23 Oktober. Warga diingatkan untuk menghindari sumber api di kawasan hutan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan segera melaporkan indikasi kebakaran kepada petugas.

Sosialisasi tersebut merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022, Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2026, serta Surat Edaran Bupati Ketapang Nomor 52 Tahun 2026. Upaya pencegahan menjadi penting karena keterbatasan sumber air dapat menyulitkan pemadaman setelah api telanjur meluas.

Putra meminta masyarakat tidak membakar lahan untuk membuka maupun membersihkan area. Dengan titik api yang masih ditemukan dan kondisi lapangan yang terus berubah, penempatan personel tambahan akan berjalan berdampingan dengan pemeriksaan, pemadaman, serta kewaspadaan warga.

Related Post

Tribunpublik