KPK Sita Uang Diduga Pungli dari Pegawai BPN Bogor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai jutaan rupiah yang diduga berasal dari pungutan liar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Uang itu diserahkan oleh saksi berinisial OM, pegawai kantor tersebut, ketika diperiksa penyidik dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan setelah OM menyerahkan uang tersebut kepada penyidik. OM diperiksa pada Kamis, 8 Oktober 2026, sedangkan keterangan mengenai penyitaan disampaikan Budi kepada wartawan pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Penyidik telusuri permohonan pembukaan blokir lahan

OM menjabat Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Dalam pemeriksaan, penyidik mendalami pengetahuannya mengenai permohonan pembukaan blokir lahan PT Summarecon Agung Tbk.

Pendalaman itu juga mencakup kaitan permohonan tersebut dengan dugaan permintaan uang oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. KPK belum menyebut secara rinci asal, waktu penyerahan, ataupun tujuan uang yang disita. Karena itu, hubungan uang tersebut dengan proses pembukaan blokir lahan masih menjadi bagian dari penyidikan.

“Penyidik juga melakukan penyitaan uang dari pungutan liar (pungli) yang diserahkan oleh saksi OM, senilai jutaan rupiah,” kata Budi.

Pada pemeriksaan yang sama, KPK meminta keterangan dari pengacara berinisial MAW dan staf Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berinisial RIZ. Penyidik menggali pengetahuan kedua saksi terkait permohonan pembukaan blokir lahan PT Summarecon dan dugaan permintaan uang tersebut.

Satu saksi swasta belum memenuhi panggilan

Seorang saksi lain dari pihak swasta, berinisial EYK, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. KPK menyatakan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Pemeriksaan sejumlah saksi itu berlangsung dalam penyidikan perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kasus tersebut berkaitan dengan pengurusan HGB dan proses pertanahan di Kabupaten Bogor.

KPK menyatakan pemeriksaan difokuskan pada pengetahuan para saksi mengenai permohonan pembukaan blokir lahan serta dugaan permintaan uang dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Keterangan para saksi dan barang yang disita akan menjadi bagian dari materi penyidikan. Namun, informasi yang disampaikan KPK belum merinci bagaimana uang tersebut diduga dihimpun atau siapa saja yang disebut sebagai penerima.

Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.

Lima tersangka lainnya ialah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhri, dan Rizal Pahlevi. Empat nama pertama—Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhri—disebut sebagai pihak yang diduga menjadi orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Rizal Pahlevi disebut sebagai pihak swasta.

Penetapan tersangka tersebut menjadi bagian dari penyidikan dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan HGB. KPK masih memeriksa saksi dan menelusuri rangkaian proses pertanahan yang sedang disidik. Penyitaan uang dari OM menambah barang yang perlu ditelusuri penyidik untuk menguji keterangan para pihak dan memperjelas dugaan pungli di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan saksi, penelusuran uang yang disita, serta bukti lain yang dikumpulkan KPK. Keterangan resmi lembaga antirasuah itu menjadi rujukan penting untuk mengetahui sejauh mana hubungan dugaan pungli dengan perkara pengurusan HGB tersebut dapat dibuktikan.

Related Post

Tribunpublik