Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang dari vendor kepada pegawai Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam proyek yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan. Pemeriksaan itu menyasar empat pegawai dan pejabat BNPB, termasuk Direktur Penanganan Darurat Wilayah I, Agus Riyanto, pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penyidik menggali kemungkinan pemberian dari perusahaan swasta kepada orang-orang di lingkungan BNPB. Menurut KPK, pemeriksaan juga diarahkan pada dugaan campur tangan dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan bencana.
Seperti diberitakan detikNews, Agus diperiksa bersama Kastelia Medina, aparatur sipil negara BNPB, serta Yustam Syahril dan Prastato Hendarsanto, yang sama-sama menjabat Analis Kebencanaan Ahli Madya sekaligus pejabat pembuat komitmen DSP. InvestorTrust melaporkan seluruh saksi yang dipanggil pada hari itu hadir dan memberikan keterangan.
Penyidik mengusut dugaan pemberian vendor
Pendalaman terhadap empat saksi tersebut berkaitan dengan cara proyek DSP dijalankan dan hubungan pihak-pihak yang terlibat. Penyidik menelusuri dugaan bahwa vendor yang mengerjakan proyek memberikan sesuatu kepada pegawai BNPB. KPK juga memeriksa kemungkinan inisiatif pemberian berasal dari pihak swasta.
Pengadaan yang menjadi perhatian berkaitan dengan pekerjaan penanggulangan bencana. KPK menduga ada kepentingan tertentu dalam prosesnya, termasuk dugaan campur tangan pada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan sejumlah vendor. Namun, keterangan yang disampaikan KPK belum merinci proyek mana saja yang menjadi fokus pemeriksaan Agus dan tiga saksi lainnya.
Pemeriksaan itu melengkapi keterangan yang sebelumnya diminta dari Sekretaris Utama BNPB Rustian. Menurut Budi, penyidik turut mendalami unsur kepegawaian para tersangka dan dugaan perbuatan melawan hukum, baik dalam perkara suap maupun konflik kepentingan.
Rangkaian pemeriksaan tersebut berlangsung saat KPK menangani perkara yang dibagi ke dalam dua klaster. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan menggunakan DSP, sedangkan klaster kedua menyangkut dugaan suap dari pihak swasta yang menjadi vendor.
Lima orang ditetapkan sebagai tersangka
Dalam klaster konflik kepentingan, KPK menetapkan Bima Setiawan sebagai tersangka. Bima merupakan tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen Suharyanto. KPK menduga sejumlah vendor yang mendapat pengadaan melalui penunjukan langsung berafiliasi dengannya, termasuk PT Alfa Pranata Yudha.
Pada klaster suap, tersangka yang disebut KPK ialah Richard Erlangga, tenaga ahli kepala BNPB saat itu; Gabriel Purwaka Sigit, kepala sekaligus pejabat pembuat komitmen pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; serta Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan dari pihak swasta.
KPK menyebut para tersangka dalam perkara pengadaan tersebut diduga menerima suap senilai Rp 4,8 miliar, emas 325 gram, serta uang dalam mata uang dolar Singapura dan Amerika Serikat. Angka itu merujuk pada dugaan penerimaan yang diungkap dalam perkara, bukan semata-mata nilai barang bukti yang disita.
InvestorTrust melaporkan nilai barang bukti yang disita dalam operasi tangkap tangan mencapai Rp 5,47 miliar. Rinciannya meliputi uang tunai Rp 3,35 miliar, 7.500 dollar AS, 9.000 dollar Singapura, emas 325 gram yang terdiri atas kepingan dan tabungan emas, serta aset kripto senilai Rp 1,1 miliar.
Perbedaan angka tersebut mencerminkan dua keterangan yang berbeda: dugaan nilai penerimaan para tersangka dan total nilai barang bukti yang diamankan. KPK belum menyampaikan rincian lebih jauh mengenai hubungan setiap barang bukti dengan masing-masing tersangka.
Pemeriksaan berlanjut ke pihak perusahaan
Pada Kamis, 29 Oktober 2026, KPK memanggil delapan saksi lain dalam perkara yang sama. Salah satunya Sri Endang, komisaris PT Alfa Pranata Yudha sekaligus istri Bima. Pemeriksaan terhadapnya dilakukan sebagai saksi, bukan sebagai tersangka.
Saksi lain yang dipanggil mencakup Deni Irawan, pemilik PT Pandhega, PT Adhinata, dan PT Adhigama; Desy Listiyati, staf administrasi sekaligus komisaris nominee; serta Adrine, direktur PT Pandhega Jaya Perkasa. KPK juga meminta keterangan Yulia Anggraini, komisaris PT Adhigama sekaligus istri Deni.
Tiga saksi lainnya ialah Dicky Mahendra, komisaris utama PT TLS sekaligus staf Richard Erlangga; Endah Dwi Lestari, komisaris PT Erlangga Jala Persada; dan Indah Alfiyanti, direktur utama PT Alfa Pranata Yudha. Budi belum menguraikan materi yang ditanyakan kepada para saksi tersebut.
KPK menduga dana DSP yang mengalir ke perusahaan terafiliasi dengan Bima digunakan untuk kepentingan pribadi. Pemeriksaan terhadap para saksi dari perusahaan menjadi bagian dari penelusuran hubungan vendor dengan para tersangka. Penyidik masih mengumpulkan keterangan untuk menguji dugaan suap dan konflik kepentingan dalam pengadaan kebencanaan itu.
