Pengadaan Tanah Flyover Gedangan, Ganti Rugi 2027

Pembayaran ganti rugi tanah untuk proyek Flyover Gedangan di Sidoarjo diperkirakan baru dapat dilakukan pada 2027. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyiapkan anggaran Rp450 miliar untuk pengadaan lahan, tetapi prosesnya harus melewati tahapan yang diperkirakan memakan waktu sekitar 200 hari kerja.

Anggaran tersebut dibagi dalam dua tahun. Sebanyak Rp200 miliar dialokasikan pada 2026, sedangkan Rp250 miliar disiapkan pada 2027 melalui APBD Kabupaten Sidoarjo. Karena tahapan pengadaan tanah tidak akan selesai sebelum akhir 2026, dana yang disiapkan pada tahun pertama diperkirakan belum dapat digunakan untuk membayar ganti rugi.

Informasi mengenai jadwal dan mekanisme itu disampaikan setelah Bupati Sidoarjo H. Subandi bertemu dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur, M. Naim, di kantor Kanwil BPN Jatim, Rabu (28 Oktober 2026). Pertemuan tersebut membahas persiapan teknis pengadaan tanah untuk proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional.

Proses pengadaan tanah diperkirakan 200 hari kerja

Naim menyatakan pengadaan lahan harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 beserta aturan turunannya. Tahapan itu menjadi dasar agar proses pembebasan tanah berjalan sesuai hukum, sekaligus memberi kepastian dalam penanganan aset dan pembayaran kepada pemilik lahan.

“Proses pengadaan tanah membutuhkan waktu sekitar 200 hari hingga selesai.”

M. Naim, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur

Dengan durasi tersebut, pembayaran pada penghujung 2026 dinilai tidak memungkinkan. Naim menyampaikan dana yang telah dialokasikan untuk tahun itu berpotensi menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA. Pembayaran ganti rugi diproyeksikan menyusul setelah seluruh tahapan pengadaan tanah rampung pada 2027.

Kanwil BPN Jatim dan Pemkab Sidoarjo akan mencocokkan data lapangan yang sudah tersedia. Upaya itu ditujukan untuk membuat pekerjaan lebih efisien, tanpa melewati prosedur yang diwajibkan. Naim juga menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten akan dipanggil kembali untuk memaparkan kebutuhan instansi yang memerlukan tanah.

BPN menyiapkan penugasan dan pembentukan satgas

Pemaparan tersebut menjadi bagian dari tahap awal sebelum penugasan kepada Kantor Pertanahan Sidoarjo. Berdasarkan rencana yang disampaikan Naim, surat keputusan penugasan ditargetkan terbit pada Senin setelah ekspos. Kantor Pertanahan kemudian dapat membentuk satuan tugas pengadaan tanah untuk Flyover Gedangan.

Satgas akan menangani rangkaian pekerjaan pengadaan tanah sesuai tahapan yang berlaku. Data yang dikumpulkan di lapangan juga akan diselaraskan oleh pemerintah daerah dan BPN. Belum ada rincian mengenai jumlah bidang atau pemilik lahan yang akan masuk dalam proses tersebut dalam keterangan yang disampaikan.

Pemkab Sidoarjo memilih menempuh seluruh tahapan setelah menerima saran dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur. Saran itu berkaitan dengan mitigasi risiko hukum, administrasi, serta pengelolaan aset dan keuangan daerah. Subandi menyatakan pemerintah daerah tidak mempersoalkan pembayaran yang baru terealisasi pada 2027, selama prosesnya sesuai aturan dan tidak mengganggu rencana anggaran pembangunan.

Proyek ditunggu, tetapi jadwal pembangunan belum dirinci

Subandi menyambut dukungan Kanwil BPN Jatim dan menyebut Flyover Gedangan telah lama dinantikan masyarakat. Menurut dia, pelaksanaan proyek nasional tersebut perlu dijalankan dengan cermat, terutama pada proses pengadaan tanah dan penggunaan anggaran daerah.

Dalam laporan Mattanews, Bupati Sidoarjo juga menyampaikan harapannya agar persiapan lahan dapat berlanjut ke tahap pembangunan setelah seluruh proses pengadaan selesai. Namun, keterangan yang disampaikan dalam pertemuan itu belum memuat jadwal dimulainya konstruksi. Untuk saat ini, tahapan berikutnya yang ditargetkan adalah pemaparan kebutuhan lahan, penerbitan surat penugasan, lalu pembentukan satgas oleh Kantor Pertanahan Sidoarjo.

Related Post

Tribunpublik