Jokowi dan PDIP Berebut Pengaruh di Pilkada 2024

Persaingan pengaruh antara Joko Widodo dan PDI Perjuangan mengemuka menjelang Pilkada 2024, terutama di Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Bali. Bagi PDIP, tiga daerah itu bukan sekadar arena memilih kepala daerah. Ketiganya merupakan wilayah yang selama ini menopang kekuatan partai, tetapi hasil Pemilu 2024 memperlihatkan dukungan terhadap PDIP menyusut.

Situasi tersebut membuat kontestasi daerah ikut dibaca sebagai lanjutan ketegangan politik yang sebelumnya terlihat dalam Pilpres 2024. Jokowi, yang telah menyelesaikan masa jabatan sebagai presiden, dikaitkan dengan dukungan terhadap sejumlah kandidat yang berhadapan dengan pilihan PDIP. Namun, perebutan pengaruh itu tidak otomatis berarti satu pihak telah menang atau kalah. Hasil pemilihan dan data dalam laporan yang tersedia perlu dibedakan dari penilaian politik atasnya.

Suara PDIP menyusut di wilayah andalan

Jawa Tengah menjadi ukuran penting bagi PDIP. Menurut laporan BBC News Indonesia, partai itu dalam beberapa pemilu memperoleh lebih dari 20 persen suara nasional dari provinsi tersebut. Akan tetapi, hasil Pemilu 2024 menunjukkan penurunan pada sejumlah ukuran elektoral.

Di DPRD Jawa Tengah, kursi PDIP turun dari 42 pada Pemilu 2019 menjadi 33 pada 2024. Suara partai di provinsi itu juga berkurang sekitar setengah juta, dari 5,77 juta menjadi 5,27 juta. Perubahan serupa terjadi di DPR. Jumlah kursi PDIP secara nasional menyusut dari 128 menjadi 110, sementara kursi dari daerah pemilihan Jawa Tengah berkurang dari 26 menjadi 19.

Angka tersebut memberi konteks bagi langkah partai mengonsolidasikan kekuatan menjelang pilkada. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turun langsung dalam konsolidasi di Jawa Tengah, provinsi berpenduduk 37,6 juta jiwa. Bagi partai, mempertahankan dukungan di wilayah itu menjadi penting setelah suara dan kursi mereka menurun.

Meski demikian, penurunan itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Jokowi menjadi penyebabnya. BBC melaporkan kemerosotan dukungan PDIP kerap dihubungkan dengan keretakan hubungan partai dan Jokowi menjelang Pilpres 2024. Itu merupakan pembacaan atas dinamika politik, bukan kesimpulan yang dapat ditarik hanya dari angka perolehan suara.

Dukungan Jokowi ikut membayangi pilkada

Jokowi dan PDIP pernah berada dalam barisan politik yang sama sejak Jokowi mengikuti pemilihan wali kota Solo pada 2005. Hubungan keduanya masih tampak di ruang publik pada Rakernas PDIP ke-IV, September 2023. Namun, menjelang Pilpres 2024, posisi politik mereka berjalan ke arah berbeda.

PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sementara itu, Prabowo Subianto maju bersama Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, dengan dukungan Koalisi Indonesia Maju. BBC mencatat Jokowi tidak menyatakan secara terbuka bahwa dirinya berada di balik pembentukan koalisi tersebut. Meski begitu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan menilai kehadiran Jokowi berpengaruh dalam dinamika itu.

Setelah masa kepresidenannya berakhir, Jokowi kembali ke Solo. Dalam pemberitaan BBC, ia disebut melakukan pertemuan simbolik dengan pasangan yang didukung KIM Plus. Di Jawa Tengah, dukungan simbolik itu dikaitkan dengan Ahmad Luthfi, yang maju sebagai calon gubernur. Di Sumatra Utara, perhatian tertuju pada Bobby Nasution, menantu Jokowi yang terlibat dalam pemilihan gubernur.

Jawa Tengah dan Sumatra Utara bukan satu-satunya daerah yang disebut dalam persaingan tersebut. Bali juga masuk dalam wilayah yang hendak dipertahankan PDIP. Laporan BBC menggambarkan partai itu bersiap menghadapi upaya merebut pengaruh di daerah-daerah yang selama ini dikenal sebagai basisnya.

Pilkada menguji daya tahan, bukan hanya popularitas

Kontestasi di Jawa Tengah dinilai sebagian kalangan menyerupai pertarungan nasional dalam skala daerah. Persaingan antara kandidat yang didukung PDIP dan KIM Plus disebut berlangsung ketat dalam sejumlah survei yang dirujuk BBC. Namun, bahan laporan itu tidak memuat angka survei maupun hasil akhir pemungutan suara. Karena itu, tidak cukup dasar untuk menyebut siapa yang unggul berdasarkan informasi tersebut.

Yang terlihat jelas ialah pertarungan ini berlangsung di atas perubahan peta dukungan. PDIP berupaya mengonsolidasikan pemilih setelah kehilangan sebagian suara, sementara Jokowi tetap memiliki daya pengaruh yang dikaitkan dengan kandidat tertentu. Pemilih di setiap daerah tetap menjadi penentu, dan dukungan tokoh nasional tidak serta-merta menjamin kemenangan calon.

Istilah “kekalahan politik” bagi Jokowi juga perlu digunakan secara cermat. Data yang tersedia memperlihatkan kemunduran perolehan PDIP pada Pemilu 2024 dan adanya persaingan pengaruh dalam pilkada. Data tersebut belum cukup untuk menetapkan kekalahan Jokowi dalam kontestasi daerah tertentu. Perkembangan yang bisa dinilai berikutnya adalah hasil resmi pilkada serta perubahan dukungan partai dan kandidat setelah pemungutan suara.

Related Post

Tribunpublik