Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo meminta maaf atas penanganan setelah kericuhan dalam aksi Hari Sumpah Pemuda di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Polda DIY kemudian memulangkan 34 orang yang sempat diamankan seusai peristiwa tersebut, menurut laporan sejumlah media.
Permohonan maaf itu disampaikan ketika kepolisian juga meminta masyarakat memberi ruang bagi proses hukum. Langgeng menyatakan penanganan perkara dilakukan dengan mengacu pada fakta dan alat bukti, serta aturan yang berlaku. Ia turut mengimbau warga agar tidak mengambil tindakan yang dapat membuat keadaan kembali memanas.
Laporan JPNN menyebut Langgeng memastikan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah pulih. Aktivitas masyarakat di lokasi yang sebelumnya menjadi titik aksi juga disebut berjalan normal kembali.
34 orang dipulangkan setelah aksi
Informasi mengenai pemulangan 34 orang disampaikan dalam pemberitaan Tribrata News dan Kompas.id. Keduanya mengaitkan langkah Polda DIY itu dengan kericuhan seusai aksi Hari Sumpah Pemuda di Yogyakarta. Namun, informasi yang tersedia tidak merinci identitas mereka ataupun menjelaskan satu per satu alasan setiap orang sempat dibawa oleh polisi.
Karena itu, pemulangan tersebut perlu dibedakan dari penjelasan mengenai proses penanganan hukum. Langgeng menegaskan bahwa perkara ditangani berdasarkan bukti, tetapi laporan yang beredar tidak memerinci apakah seluruh orang yang dipulangkan terkait dengan perkara yang sama atau apakah ada proses lanjutan terhadap sebagian dari mereka.
Dalam keterangannya, Kapolda berkata, “Proses penanganan dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.” Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa keputusan kepolisian, menurut Langgeng, harus bertumpu pada bahan yang dapat diperiksa dan ketentuan hukum, bukan semata-mata pada situasi saat kericuhan berlangsung.
Langgeng juga meminta masyarakat mempercayakan penegakan hukum kepada kepolisian. Imbauan itu disertai permintaan agar warga tidak melakukan hal yang berpotensi memperkeruh keadaan. Kepolisian menyatakan kondisi di titik-titik yang sebelumnya menjadi lokasi aksi telah kembali normal.
Sultan HB X menyoroti dugaan senjata tajam
Kericuhan di Malioboro turut memunculkan perhatian terhadap kabar adanya peserta aksi yang membawa senjata tajam. Kompas.com melaporkan Sultan Hamengku Buwono X menilai benda semacam itu semestinya tidak dibawa dalam demonstrasi. Informasi yang tersedia tidak menjelaskan jenis senjata yang dimaksud ataupun siapa yang diduga membawanya.
Catatan tersebut menempatkan persoalan keamanan dalam dua sisi. Polisi menyatakan proses penanganan harus mengikuti bukti dan aturan, sedangkan Sultan menekankan bahwa senjata tajam tidak sepatutnya hadir dalam aksi. Kedua hal itu tidak dengan sendirinya menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas kericuhan. Penetapan perkara tetap perlu merujuk pada hasil pemeriksaan, sebagaimana ditegaskan Kapolda.
Dalam laporan mengenai pernyataan Sultan, tidak ada keterangan lebih rinci tentang temuan senjata atau tindak lanjut terhadap dugaan tersebut. Dengan demikian, kabar mengenai pembawaan senjata tajam belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran oleh orang tertentu. Kepolisian juga belum dijelaskan telah menyampaikan hasil pemeriksaan khusus terkait hal itu.
Kapolda meminta warga menjaga suasana Yogyakarta
Permohonan maaf Langgeng datang bersama ajakan untuk menjaga keamanan dan persatuan. Ia menggambarkan Yogyakarta sebagai ruang bersama, tempat perbedaan pendapat dapat disampaikan tanpa mengabaikan keselamatan warga. Pesan itu relevan bagi penanganan setelah aksi, ketika aktivitas masyarakat di kawasan yang sempat terdampak mulai berlangsung normal kembali.
Dalam pernyataannya, Langgeng mengatakan, “Yogyakarta adalah rumah kita bersama. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar, tetapi keamanan, persatuan dan keselamatan masyarakat harus tetap kita jaga.” Ia sekaligus meminta publik tidak mengambil langkah yang berisiko memperburuk keadaan dan mempercayakan proses penegakan hukum kepada polisi.
ANTARA juga memberitakan permintaan maaf Kapolda DIY terkait penanganan pasca-aksi Sumpah Pemuda. Laporan itu memperkuat bahwa permintaan maaf menjadi bagian dari respons kepolisian setelah peristiwa di Malioboro, sementara keterangan mengenai proses hukum tetap disampaikan sebagai penanganan berbasis bukti.
Untuk saat ini, kepolisian menyatakan kondisi keamanan di DIY kondusif dan kegiatan masyarakat telah kembali berjalan. Perkembangan perkara selanjutnya bergantung pada proses pemeriksaan dan bukti yang diperoleh. Dalam keterangan yang tersedia, belum ada rincian tambahan mengenai hasil pemeriksaan terhadap dugaan senjata tajam maupun langkah hukum lanjutan terhadap pihak tertentu.
