Direktur Tambang Nikel Jadi Tersangka Kasus PPN

Direktur Utama PT Mineral Anugrah Nirwana (MAN), berinisial AMM, diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Makassar setelah ditangkap dalam perkara dugaan penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kerugian pendapatan negara dalam perkara yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan nikel itu diperkirakan mencapai Rp1,18 miliar.

Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada 26 Oktober 2026, menurut laporan Suarasulsel.id. Perkara selanjutnya ditangani Kejari Makassar. AMM sebelumnya masuk daftar pencarian orang sejak 25 November 2025 dan ditangkap tim Tangkap Buronan Kejaksaan pada 21 Oktober 2026.

Kasus ini berangkat dari dugaan pelanggaran kewajiban PPN oleh perusahaan yang bergerak sebagai kontraktor pertambangan nikel. Namun, proses hukum masih berjalan. Dugaan dalam berkas perkara belum merupakan putusan pengadilan atas kesalahan AMM.

Kerja sama produksi nikel pada 2021

Berdasarkan uraian perkara yang disampaikan sejumlah media, PT MAN bekerja sama dengan PT ANI dalam produksi dan pengangkutan nikel sepanjang 2021. Dalam kegiatan itu, AMM diduga tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut atau dipotong dari konsumen kepada negara.

Penyidik juga menduga kewajiban pelaporan pajak tidak dipenuhi untuk beberapa masa pajak. Suarasulsel.id dan Berandasulsel menyebut AMM tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk Februari hingga Oktober 2021. Untuk masa November dan Desember pada tahun yang sama, ia diduga menyampaikan laporan dengan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap.

Ada perbedaan dalam rincian periode pada laporan ANTARA News Makassar. ANTARA menyebut SPT untuk Februari hingga Oktober 2026, sementara periode lain dalam laporan itu tetap merujuk pada 2021. Dua media lainnya menyebut rentang Februari hingga Oktober 2021. Karena rincian tersebut tidak seragam, keterangan mengenai periode itu perlu merujuk pada dokumen perkara dan penjelasan resmi aparat.

ANTARA mencatat nilai kerugian negara secara lebih terperinci, yakni Rp1.180.639.084. Suarasulsel.id dan Berandasulsel menyebut nilainya lebih dari Rp1,18 miliar. Selisih penulisan tersebut tidak mengubah gambaran nilai perkara, tetapi angka persis yang dicatat ANTARA berasal dari keterangan Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.

Dari daftar buronan ke penyerahan tersangka

AMM merupakan pimpinan perusahaan yang beralamat di Jalan Ir Sutami, Makassar. Ia tercatat sebagai buronan kejaksaan sejak November 2025, sebelum ditemukan dan ditangkap hampir sebelas bulan kemudian. Setelah penangkapan, proses perkara berlanjut dengan penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulawesi Selatan, Soetarmi, menyampaikan bahwa penyerahan tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum atas tindak pidana perpajakan. Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Imanul Hakim mengatakan penyidikan dilakukan sebagai bentuk penerapan aturan terhadap wajib pajak yang diduga sengaja melanggar ketentuan.

ANTARA melaporkan, DJP menyebut proses pidana ditempuh sebagai upaya terakhir setelah langkah administratif. Prinsip yang dikenal sebagai ultimum remedium itu menempatkan jalur pidana setelah penanganan administratif dalam perkara perpajakan. Keterangan tersebut disampaikan sebagai prinsip penegakan hukum, bukan sebagai rincian tindakan administratif tertentu dalam perkara AMM.

Ancaman pidana dalam perkara perpajakan

AMM disangkakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, atau i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan itu telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penyidik juga mencantumkan Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan berlanjut.

Menurut ANTARA, pasal perpajakan tersebut memuat ancaman penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun. Denda dapat berkisar dua hingga empat kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Besaran hukuman yang akan dijatuhkan, jika perkara berujung pada putusan bersalah, menjadi kewenangan pengadilan.

Penyerahan tersangka menandai beralihnya penanganan perkara ke Kejari Makassar. Jadwal persidangan maupun perkembangan lanjutan proses hukum belum disebutkan dalam laporan yang tersedia.

Related Post

Tribunpublik