MK Tolak Gugatan Warga Karhutla soal Anggaran Bencana

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan empat warga Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang meminta pengujian aturan pendanaan penanggulangan bencana. Para pemohon menilai frasa “yang memadai” dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana tidak memberi kepastian mengenai kecukupan anggaran untuk melindungi warga dari dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Putusan perkara Nomor 369/PUU-XXIV/2026 itu dibacakan Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi dalam sidang pleno di Gedung I MK, Jakarta, Kamis (29/10/2026). VIVA melaporkan, majelis menilai dalil para pemohon tidak dapat menjadi alasan untuk mengabulkan permohonan uji materi tersebut.

Perkara ini menyoroti persoalan yang dirasakan warga di wilayah berisiko kebakaran, sekaligus batas pengaturan anggaran dalam undang-undang. Para pemohon meminta MK menilai apakah ketentuan yang tidak menetapkan ukuran objektif tentang kecukupan pendanaan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Empat warga mempersoalkan ukuran kecukupan dana

Permohonan diajukan Damai Alam Usop, Krismen Sento Shaloho, Davit Purwodsrantau, dan Paulus Alfons Yance Dhanarto. Mereka menguji frasa “yang memadai” pada Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Menurut para pemohon, aturan tersebut tidak memberikan parameter yang jelas untuk menentukan apakah anggaran penanganan bencana sudah mencukupi. Ketidakjelasan itu, dalam pandangan mereka, berisiko membuat pendanaan berbeda-beda tanpa ukuran yang dapat dipastikan. Mereka mengaitkan persoalan anggaran itu dengan perlindungan hak warga atas lingkungan hidup yang sehat saat karhutla terjadi.

Para pemohon juga menekankan bahwa ancaman karhutla tidak tersebar merata. Mereka menyoroti wilayah bergambut di Kalimantan Tengah sebagai daerah dengan risiko kebakaran tinggi. Keadaan itu, menurut dalil mereka, dapat membebani keuangan daerah secara tidak seimbang karena wilayah yang menghadapi risiko lebih besar perlu menangani dampak bencana yang lebih berat.

Dalil tersebut tidak hanya menyangkut besar kecilnya anggaran. Pemohon menghubungkannya dengan kepastian hukum dan prinsip hubungan keuangan yang adil antara pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Mereka memandang tidak adanya tolok ukur dalam frasa yang diuji dapat menyulitkan penilaian atas tanggung jawab pendanaan.

MK menilai pengaturan hubungan keuangan sudah tersedia

Dalam pertimbangannya, MK menilai konstitusi telah memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengaturan tersebut, menurut penjelasan Liliek, telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang itu mengatur mekanisme transfer dan pendanaan ke daerah. Karena itu, permohonan para warga yang mengaitkan frasa “yang memadai” dengan prinsip hubungan keuangan pusat-daerah tidak mengubah penilaian MK terhadap norma yang mereka uji. Majelis menyatakan dalil mengenai pertentangan dengan konstitusi tidak memiliki dasar yang cukup.

MK juga mempertimbangkan usulan pemohon agar frasa tersebut ditafsirkan sebagai APBD yang disusun secara profesional dengan memperhitungkan tingkat risiko bencana di daerah. Menurut majelis, tafsir yang diminta itu justru berpotensi menambah ukuran baru yang belum dirumuskan dalam ketentuan tersebut.

Penambahan parameter seperti itu, menurut pertimbangan MK, dapat memunculkan ketidakpastian hukum. Tafsir tersebut juga dinilai berisiko mempersempit makna kata “memadai” dalam undang-undang. Atas alasan itu, permintaan pemohon agar MK menetapkan pemaknaan khusus tidak diterima.

Norma yang diuji tidak berubah

Dalam amar yang dibacakan, MK menyatakan dalil para pemohon mengenai frasa dalam Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d tidak beralasan menurut hukum. Dengan penolakan permohonan tersebut, pengujian yang diajukan empat warga itu tidak menghasilkan perubahan atas ketentuan pendanaan bencana yang mereka persoalkan.

Keputusan itu menjawab perkara konstitusional yang diajukan, bukan menetapkan besaran tertentu bagi anggaran penanggulangan bencana. Perbedaan antara kebutuhan daerah dan ukuran kecukupan dana tetap menjadi persoalan yang diperdebatkan para pemohon, sementara MK menilai rumusan yang berlaku tidak dapat dimaknai ulang seperti yang mereka minta.

Putusan dibacakan oleh Liliek dalam sidang pleno pada 29 Oktober 2026. Dalam laporan VIVA, tidak disebutkan adanya langkah lanjutan dari para pemohon setelah MK menolak permohonan mereka.

Related Post

Tribunpublik