Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima gugatan terkait syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden yang menyinggung pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Putusan itu bukan keputusan untuk mendiskualifikasi Gibran, melainkan didasarkan pada penilaian bahwa perkara tersebut tidak tepat diajukan melalui mekanisme sengketa hasil Pemilu Presiden 2024.
Dalam sidang, Ketua MK Suhartoyo membacakan amar yang menyatakan, “permohonan para pemohon tidak dapat diterima”. BBC Indonesia melaporkan, mahkamah menilai status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah ia dilantik dan mengucapkan sumpah sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Karena itu, perkara tersebut tidak lagi berada dalam ranah penyelesaian sengketa hasil pilpres.
Putusan ini memisahkan dua hal yang kerap tercampur dalam perdebatan publik: apakah ada bukti mengenai pemenuhan syarat pendidikan, dan lembaga mana yang berwenang menilai persoalan tersebut setelah tahapan pemilu selesai.
MK tidak menemukan bukti ijazah luar negeri
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak memperoleh bukti meyakinkan bahwa Gibran mempunyai ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat sekolah menengah atas. Keterangan itu tercantum dalam putusan, tetapi tidak mengubah amar perkara menjadi pembatalan pencalonan atau pemberhentian dari jabatan.
Mahkamah juga membedakan dokumen kehadiran belajar dari bukti kelulusan. Certificate of attendance yang dikaitkan dengan Gibran, menurut pertimbangan MK, menunjukkan keikutsertaan dalam proses pembelajaran, bukan tanda bahwa seseorang telah menuntaskan pendidikan. Dengan demikian, dokumen tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai bukti tamat sekolah.
Namun, MK menilai fakta mengenai tidak ditemukannya ijazah luar negeri yang bisa disetarakan dengan ijazah SMA bukan perkara yang dapat diputus melalui sengketa hasil pilpres. Penilaian atas keabsahan dan terpenuhinya persyaratan calon presiden maupun wakil presiden, menurut mahkamah, merupakan kewenangan lembaga lain yang diatur dalam kerangka konstitusi.
Karena Gibran sudah tidak berstatus sebagai calon, MK menyatakan tidak dapat membatalkan ataupun mendiskualifikasinya dalam kapasitas sebagai wakil presiden melalui perkara tersebut. Jadi, amar tidak dapat diterima tidak sama dengan penetapan bahwa seluruh persoalan syarat pendidikan telah dinyatakan terpenuhi. Mahkamah menjelaskan batas kewenangan dan jalur perkara yang diajukan.
Pakar menyebut peluang pemakzulan bergantung DPR
Pertimbangan MK kemudian memunculkan pembicaraan tentang kemungkinan tindak lanjut melalui mekanisme pemakzulan. Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menilai isi putusan dapat dipakai sebagai dasar perdebatan mengenai apakah seorang wakil presiden masih memenuhi syarat jabatan atau melakukan perbuatan tercela. Itu merupakan tafsir dan kemungkinan tindak lanjut, bukan perintah MK agar proses pemakzulan dimulai.
Zainal menjelaskan, proses pemberhentian presiden atau wakil presiden tidak dapat diajukan oleh warga secara pribadi. Jalurnya harus dimulai dari DPR, kemudian diperiksa MK, sebelum usul pemberhentian dibawa ke MPR. Karena itu, keputusan politik di parlemen menjadi tahap awal yang menentukan apakah persoalan tersebut akan bergerak lebih jauh.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie juga menilai DPR dapat mengambil inisiatif jika lembaga itu menganggap temuan dalam pertimbangan putusan layak ditindaklanjuti. Ia mengaitkannya dengan Pasal 7A UUD 1945, yang mengatur pemberhentian presiden atau wakil presiden, antara lain apabila tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Namun, Jimly menegaskan bahwa prosesnya tetap harus mengikuti tahapan konstitusional.
Menurut penjelasan Jimly, DPR perlu mengajukan pendapatnya kepada MK. Apabila mahkamah membenarkan pendapat tersebut, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian ke MPR. Dengan mekanisme berlapis itu, pernyataan mengenai kemungkinan pemakzulan tidak serta-merta berarti jabatan wakil presiden dapat langsung berakhir.
Jalur konstitusional menghadapi hambatan politik
Jimly menilai peluang pemakzulan kecil karena prosesnya bergantung pada dukungan politik di DPR. Pengajuan tersebut membutuhkan dukungan dua pertiga dari seluruh anggota DPR. BBC Indonesia juga melaporkan, dominasi koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto di parlemen dipandang sebagai faktor yang menyulitkan skenario itu.
Dengan demikian, putusan MK menutup perkara yang diajukan melalui jalur sengketa hasil pilpres, tetapi tidak menghapus perdebatan mengenai temuan soal dokumen pendidikan. Jika ada pihak yang hendak menindaklanjutinya, langkah berikutnya berada pada lembaga yang memiliki kewenangan dan harus melalui prosedur konstitusional, bukan melalui gugatan yang telah dinyatakan tidak dapat diterima.
