Wacana menempatkan narapidana kasus narkotika berstatus pengguna di pulau kosong untuk menjalani rehabilitasi perlu dihitung secara cermat, terutama dari sisi biaya. Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Menurut Andreas, gagasan membangun fasilitas besar di sebuah pulau bukan hal baru. Namun, ia menilai pemerintah sebaiknya membandingkan kebutuhan pembangunan dari awal dengan opsi memanfaatkan Pulau Nusakambangan, yang masih memiliki lahan kosong dan infrastruktur pendukung.
Infrastruktur pulau kosong jadi pertimbangan utama
Andreas mengatakan rencana pembangunan mega prison di salah satu pulau di pantai utara telah dibicarakan sejak sekitar dua tahun lalu. Wacana itu kembali mencuat seiring upaya pemerintah mengatasi kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan (lapas), dengan sasaran narapidana kasus narkotika yang berstatus pemakai atau pengguna.
Ia mengingatkan, pulau yang belum memiliki fasilitas memadai akan membutuhkan investasi awal yang besar. Dermaga dan sarana pendukung lainnya perlu dibangun agar lokasi tersebut dapat digunakan. Karena itu, menurut dia, keputusan tidak cukup bertumpu pada ketersediaan lahan, tetapi juga harus memperhitungkan beban anggaran.
“Kalau di pulau kosong perlu membangun infrastruktur pendukung, dermaga, dan lain-lain. Di Pulau Nusakambangan masih banyak lahan kosong. Sudah ada infrastruktur pendukung,” kata Andreas.
Ia menambahkan, pilihan lokasi pada akhirnya bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah. Pertimbangan itu, kata dia, penting di tengah efisiensi yang sedang dilakukan. Andreas tidak menolak wacana rehabilitasi di pulau, tetapi meminta pemerintah mengkajinya dengan cermat sebelum menentukan langkah.
Nusakambangan disebut sebagai opsi yang tersedia
Dalam pandangan Andreas, Nusakambangan layak dipertimbangkan karena sebagian lahannya masih kosong dan fasilitas pendukung telah tersedia. Dengan kondisi tersebut, pemerintah dapat membandingkan kebutuhan biaya apabila menggunakan pulau itu dengan pembangunan fasilitas baru di lokasi yang belum memiliki infrastruktur.
Perbandingan itu menjadi penting karena wacana pemerintah tidak hanya menyangkut pemindahan narapidana. Gagasan tersebut juga mencakup penyediaan tempat rehabilitasi dan pembinaan. Pilihan lokasi akan berpengaruh pada sarana yang harus disiapkan, termasuk akses menuju pulau dan fasilitas yang menunjang kegiatan di dalamnya.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah menerima masukan dari Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) mengenai lokasi rehabilitasi terpusat bagi narapidana pengguna narkotika. Dalam keterangannya pada Jumat (9/10/2026), Yusril mengatakan pemerintah mempertimbangkan pulau-pulau kosong yang tidak berpenghuni.
Yusril juga menyebut kemungkinan pelibatan TNI dan Polri. Menurut penjelasannya, peserta rehabilitasi akan mendapat pelatihan kedisiplinan serta kegiatan seperti bertani atau menjadi nelayan. Ia menyebut ada pulau yang luasnya dapat mencapai 700 hektare dan tidak dihuni manusia, meski buaya berada di sana.
Amnesti dan langkah lain untuk mengurai kepadatan
Andreas menilai penanganan kepadatan lapas dan rumah tahanan (rutan) tidak harus bergantung pada pembangunan fasilitas baru. Ia menyebut amnesti bagi kategori narapidana tertentu sebagai salah satu langkah lain yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi jumlah penghuni.
Namun, Andreas meminta kejelasan mengenai perkembangan pelaksanaan skema tersebut. Ia mengatakan penerapannya perlu diklarifikasi kembali. Dengan demikian, pemerintah memiliki sejumlah opsi yang dapat dinilai bersamaan: rehabilitasi di pulau, pemanfaatan lahan dan fasilitas yang sudah tersedia di Nusakambangan, serta amnesti untuk kelompok tertentu.
Wacana rehabilitasi terpusat itu masih memerlukan pembahasan mengenai lokasi, pembiayaan, dan bentuk pembinaannya. Sebelum keputusan diambil, perbandingan kebutuhan anggaran serta kesiapan infrastruktur dapat menjadi bagian penting dari kajian. Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana opsi tersebut akan berjalan berdampingan dengan langkah lain untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas dan rutan.
