Pemerintah akan mulai memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi digital luar negeri melalui sistem khusus pada 9 November 2026. Bank pemerintah dan swasta, perusahaan teknologi finansial, serta sejumlah marketplace disebut akan ikut menjadi pemungut pajak.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan rencana itu dalam Rapimnas Kadin di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Menurut dia, mekanisme tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan dari kegiatan ekonomi digital yang selama ini dinilai belum tergarap maksimal.
Bloomberg Technoz melaporkan, pemungutan akan dilakukan melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Hashim menyebut Shopee, Lazada, dan GOTO sebagai beberapa perusahaan yang akan terlibat, bersama perbankan dan penyedia layanan fintech.
Bank dan marketplace diminta ikut memungut
Dalam pernyataannya, Hashim menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan dijadwalkan dalam waktu dekat. Ia menyatakan semua bank pemerintah, bank swasta, dan perusahaan fintech akan diminta menjalankan pemungutan serta menyetorkan pajak.
“Semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech, termasuk Shopee, Lazada, Goto, dan sebagainya harus-harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” kata Hashim.
Pernyataan itu menempatkan perusahaan yang melayani transaksi digital sebagai bagian dari proses pengumpulan PPN. Dengan demikian, kebijakan yang diumumkan bukan hanya menyasar marketplace, tetapi juga lembaga keuangan dan layanan teknologi finansial. Namun, rincian peran tiap kelompok usaha belum dipaparkan dalam keterangan yang diberitakan Bloomberg Technoz.
Belum dijelaskan pula bagaimana alur pemungutan akan diterapkan pada masing-masing jenis transaksi, termasuk tata cara penyetoran dan pelaporan oleh perusahaan yang ditunjuk. Hashim menyebut tanggal pemberlakuan dan kelompok pelaku yang terlibat, tetapi belum menguraikan ketentuan teknis tersebut dalam pernyataannya di forum Kadin.
Optimalisasi penerimaan jadi alasan kebijakan
Hashim mengaitkan kebijakan ini dengan upaya memperkuat penerimaan negara. Ia menilai transaksi dalam ekonomi digital masih menyediakan ruang yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki pengumpulan pajak. Pemerintah, menurut dia, ingin memastikan kegiatan ekonomi tersebut masuk dalam jangkauan pemungutan.
Ia juga menyebut kebijakan itu sebagai bagian dari langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hashim menghubungkan penguatan penerimaan dengan sorotan sejumlah pengamat internasional terhadap kapasitas fiskal Indonesia. Ia tidak merinci pengamat yang dimaksud maupun ukuran yang menjadi dasar penilaian tersebut.
Perluasan pemungutan melalui pelaku usaha digital akan membuat kesiapan pelaksana menjadi perhatian menjelang 9 November. Perusahaan yang disebut harus memahami kewajiban yang akan dijalankan, sementara pemerintah perlu menyampaikan ketentuan operasional agar proses pemungutan dan penyetoran dapat dilakukan sesuai aturan. Rincian itu penting karena cakupan pelaksana meliputi berbagai jenis layanan, dari perbankan hingga perdagangan daring.
Informasi yang disampaikan sejauh ini belum memuat besaran penerimaan yang ditargetkan, jumlah perusahaan yang akan ditunjuk, ataupun tahapan penerapan SPP-TDLN. Tanpa keterangan tersebut, dampak kebijakan terhadap masing-masing pelaku transaksi juga belum dapat dijabarkan secara terukur. Pengumuman Hashim berfokus pada tanggal mulai dan kewajiban umum bagi kelompok usaha yang disebut.
Pemerintah menetapkan 9 November 2026 sebagai tanggal dimulainya pemungutan. Penjelasan teknis mengenai pelaksanaan SPP-TDLN dan kewajiban masing-masing bank, fintech, serta marketplace masih menjadi bagian yang perlu disampaikan sebelum kebijakan berjalan.
