15 Bank Tutup pada 2026, Ini Daftar dan Dampaknya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 15 bank perekonomian rakyat (BPR) dan bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) sepanjang 2026. Namun, daftar yang diberitakan CNN Indonesia pada 30 Oktober itu mencatat keputusan pencabutan terakhir pada 25 September, terhadap BPRS Musyarakah Ummat Indonesia di Tangerang, Banten.

Dengan demikian, angka 15 merujuk pada bank yang izinnya dicabut hingga tanggal tersebut, bukan pencabutan baru yang terjadi pada akhir Oktober. Warta Ekonomi juga melaporkan jumlah dan tanggal terakhir yang sama. Bank-bank tersebut berada di sejumlah wilayah, dari Sumatra dan Jawa hingga Bali.

Pencabutan izin berlangsung sejak Januari

OJK mulai mencabut izin dua BPR pada Januari. PT BPR Suliki Gunung Mas di Sumatra Barat menyusul pada 7 Januari, kemudian PT BPR Prima Master Bank di Surabaya pada 27 Januari. Pada Februari, giliran Perumda BPR Bank Cirebon dan PT BPR Kamadana di Kabupaten Bangli, Bali, yang izinnya dicabut.

Rangkaian berlanjut pada Maret. PT BPR Koperindo Jaya di Jakarta Pusat kehilangan izin efektif pada 9 Maret, sementara PT BPR Pembangunan Nagari di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, menyusul pada 31 Maret. Pada April, OJK mencabut izin PT BPR Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat.

Setelah jeda pada Mei, pencabutan kembali tercatat pada Juni dan Juli. PT BPR Ceper Permata Artha di Klaten, Jawa Tengah, ditutup pada 25 Juni. Tiga bank menyusul pada Juli: PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa di Batu, Jawa Timur; PT BPR Mataram Mitra Manunggal di Yogyakarta; dan PT BPR Syariah Hasanah Mandiri di Depok, Jawa Barat.

Memasuki Agustus, OJK mencabut izin PT BPR Citra Bersada Abad di Bekasi. Pada September, tiga pencabutan terakhir dalam daftar dilakukan terhadap PT BPRS Gaido Indonesia di Cianjur pada 1 September, PT BPR Pasarraya Kuta di Bali pada 17 September, dan BPRS Musyarakah Ummat Indonesia pada 25 September.

Daftar 15 BPR dan BPRS yang izinnya dicabut

Berikut nama bank beserta lokasi dan tanggal pencabutan yang tercantum dalam laporan CNN Indonesia:

  • PT BPR Suliki Gunung Mas, Sumatra Barat, 7 Januari 2026.
  • PT BPR Prima Master Bank, Surabaya, 27 Januari 2026.
  • Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat, 9 Februari 2026.
  • PT BPR Kamadana, Kabupaten Bangli, Bali, 18 Februari 2026.
  • PT BPR Koperindo Jaya, Jakarta Pusat, 9 Maret 2026.
  • PT BPR Pembangunan Nagari, Kabupaten Agam, 31 Maret 2026.
  • PT BPR Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, 7 April 2026.
  • PT BPR Ceper Permata Artha, Klaten, 25 Juni 2026.
  • PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa, Batu, 3 Juli 2026.
  • PT BPR Mataram Mitra Manunggal, Yogyakarta, 7 Juli 2026.
  • PT BPR Syariah Hasanah Mandiri, Depok, 16 Juli 2026.
  • PT BPR Citra Bersada Abad, Bekasi, 19 Agustus 2026.
  • PT BPRS Gaido Indonesia, Cianjur, 1 September 2026.
  • PT BPR Pasarraya Kuta, Bali, 17 September 2026.
  • PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia, Tangerang, 25 September 2026.

Operasional berhenti, penyelesaian beralih ke LPS

Pencabutan izin berarti bank tidak lagi menjalankan kegiatan operasional dan kantor tidak melayani masyarakat. Persoalan hak serta kewajiban bank kemudian ditangani melalui proses likuidasi. Tim likuidasi akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

OJK menyatakan penyelesaian tersebut menjadi tugas tim yang dibentuk LPS. “Penyelesaian hak dan kewajiban dilakukan oleh tim likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian keterangan OJK yang dikutip CNN Indonesia.

Selama proses itu, direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham bank yang izinnya dicabut tidak boleh mengambil tindakan hukum terkait aset maupun kewajiban bank tanpa persetujuan tertulis dari LPS. Aturan tersebut menempatkan pengelolaan penyelesaian aset dan kewajiban dalam proses likuidasi, bukan pada pengurus lama bank.

Keputusan terakhir dalam daftar ini tercantum dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-72/D.03/2026 tertanggal 25 September 2026. Keputusan itu berlaku bagi BPRS Musyarakah Ummat Indonesia yang beralamat di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang. Daftar yang dilaporkan hingga 30 Oktober tersebut tidak menyebut pencabutan izin tambahan setelah tanggal itu.

Related Post

Tribunpublik