Fasilitas impor pipa seamless untuk kebutuhan sektor hulu minyak dan gas bumi dinilai menekan produsen dalam negeri. Selain berisiko mengurangi pasar bagi pabrik lokal, perbedaan perlakuan pajak juga dapat membebani arus kas perusahaan. Pengusaha memperingatkan, tekanan berkepanjangan bisa berujung pada penghentian operasi dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Direktur PT Indo Sino Internasional, Michael Johan Gary, meminta pemerintah meninjau pemberian Masterlist dan kuota impor kepada perusahaan yang bergerak sebagai pelengkap industri pipa, termasuk pengulir dan pemroses heat treatment. Fasilitas itu, menurut dia, semestinya tidak diberikan untuk produk yang sudah tersedia dan dapat dibuat di Indonesia.
Seperti dilaporkan detikFinance, Michael juga mendesak Kementerian Perindustrian memastikan kondisi pasokan lokal sebelum merekomendasikan fasilitas impor. Pemeriksaan itu mencakup ketersediaan barang, kecocokan spesifikasi, serta kemampuan produksi nasional.
Fasilitas impor harus mengacu pada ketentuan
Aturan mengenai fasilitas tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2019. Ketentuan itu mengatur pembebasan bea masuk dan fasilitas pajak impor untuk kegiatan usaha hulu migas. Fasilitas dapat diberikan apabila barang belum bisa diproduksi di dalam negeri, spesifikasinya belum terpenuhi, atau jumlah produksinya belum mencukupi kebutuhan.
Michael meminta syarat tersebut diterapkan melalui verifikasi yang konsisten. Ia menilai, rekomendasi impor tanpa pemeriksaan memadai dapat membuat produk dari luar negeri masuk meski industri nasional telah memiliki kemampuan memasok barang yang dibutuhkan.
Persoalan yang disoroti bukan hanya persaingan harga atau volume produk. Produsen lokal juga menghadapi perlakuan fiskal yang berbeda. Produk impor yang memperoleh Masterlist untuk proyek hulu migas dapat menikmati pembebasan bea masuk serta fasilitas PPN dan PPh Pasal 22 impor tidak dipungut.
Sebaliknya, pabrik dalam negeri tetap membayar PPN masukan saat membeli billet, energi, bahan penolong, dan jasa produksi. Ketika produk lokal kemudian diserahkan kepada kontraktor hulu migas dengan skema PPN tidak dipungut, pajak masukan yang sudah dibayarkan berpotensi menjadi lebih bayar. Pengembaliannya harus melalui proses restitusi.
Arus kas dan kapasitas produksi ikut tertekan
Situasi tersebut dapat membuat dana perusahaan tertahan, sementara biaya produksi telah lebih dulu keluar. Michael menilai beban ini mengganggu modal kerja produsen nasional. Bila barang impor terus memperoleh akses melalui fasilitas fiskal, sementara produk lokal menanggung biaya pajak di muka, persaingan dinilai tidak berlangsung dengan kondisi yang setara.
Risiko berikutnya, kata Michael, adalah berkurangnya pesanan bagi produsen lokal. Perusahaan dapat kesulitan menjaga kegiatan operasional jika kehilangan pasar, sedangkan pemanfaatan kapasitas pabrik menurun. Ia mengingatkan bahwa dampak lanjutan bisa menyentuh pekerja dan kredit perusahaan kepada perbankan.
“Produsen pipa seamless nasional lama-lama akan bangkrut. Kalau bangkrut, berarti PHK ribuan karyawan.”
Ia juga mengkhawatirkan kemungkinan kredit macet apabila perusahaan tak mampu bertahan. Namun, bahan yang disampaikan Michael tidak merinci jumlah pekerja yang berisiko terkena PHK maupun nilai kredit yang dapat terdampak. Peringatan tersebut disampaikan sebagai potensi apabila tekanan terhadap produsen terus berlangsung.
Di sisi lain, Michael menyebut sebagian anggota Asosiasi Produsen Pipa Seamless telah memiliki kemampuan produksi terintegrasi mulai dari billet. Mereka juga ditunjang fasilitas manufaktur, sistem pengendalian mutu, serta sertifikasi API 5CT dan API 5L sesuai lingkup masing-masing produsen.
Pengusaha minta kapasitas lokal diperhitungkan
Ketersediaan kemampuan produksi itu menjadi alasan pengusaha meminta evaluasi dilakukan sebelum rekomendasi impor diterbitkan. Pemberian fasilitas untuk barang yang sudah bisa disediakan di dalam negeri, menurut Michael, berpotensi menekan tingkat pemakaian kapasitas pabrik dan menghambat investasi baru.
Ia berharap pemerintah menjalankan aturan fasilitas impor sesuai persyaratan, bukan sekadar menerbitkan rekomendasi tanpa menguji kemampuan pemasok domestik. Kebijakan itu, menurutnya, perlu mempertimbangkan kapasitas produksi yang telah dibangun dan kondisi fiskal yang ditanggung produsen lokal.
Permintaan evaluasi tersebut kini diarahkan kepada Kementerian Perindustrian, terutama dalam proses pemberian rekomendasi Masterlist dan kuota impor. Pemeriksaan terhadap pasokan dan spesifikasi produk domestik akan menentukan apakah fasilitas impor memang diperlukan atau justru menambah tekanan bagi pabrik nasional.
