Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) pada Kamis, 22 Oktober 2026, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Lembaga ini dirancang untuk menggeser perhatian pemerintah dari sekadar memperluas akses ke layanan keuangan menuju upaya meningkatkan kesehatan keuangan keluarga.
Peresmian dilakukan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Prabowo menyatakan pembentukan DNKK di hadapan peserta forum yang melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sektor keuangan.
“Dengan mengucap bismilahirahmanirahim pada siang ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya, Prabowo Subianto Presiden RI dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Prabowo.
Apa perbedaan DNKK dan DNKI?
DNKK melengkapi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), yang selama ini berfokus pada perluasan inklusi keuangan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, DNKI mendorong lebih banyak masyarakat terhubung dengan layanan keuangan, termasuk melalui kepemilikan rekening. DNKK membawa agenda itu ke tahap berikutnya: memastikan akses tersebut memberi manfaat bagi kondisi keuangan rumah tangga.
Gagasan pembentukan dewan baru itu pertama kali disampaikan Prabowo pada 27 November 2025, setelah bertemu Ratu Máxima dari Belanda. Saat itu, Máxima menjabat United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health.
Airlangga mengatakan Prabowo meminta pembentukan dewan yang menangani kesejahteraan keuangan atau financial health untuk menyempurnakan DNKI. Perubahan orientasi ini berarti kebijakan tidak berhenti pada tersedianya rekening atau produk keuangan. Masyarakat juga perlu memahami layanan yang digunakan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan.
Menurut data yang disampaikan Airlangga pada November 2025, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 92,7 persen, sedangkan literasi keuangan berada di angka 66,4 persen. Perbedaan itu menjadi salah satu latar kebijakan DNKK: akses layanan yang luas belum otomatis berarti masyarakat mampu memahami dan mengelola produk keuangan dengan baik.
Fokus DNKK: kesejahteraan keluarga dan pembiayaan
Agenda DNKK mencakup peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga, perluasan akses layanan keuangan, penguatan literasi dan inklusi, serta koordinasi program kementerian dan lembaga. Salah satu perhatian utamanya adalah akses terhadap pembiayaan yang murah dan mudah dijangkau, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pembiayaan menjadi bagian penting dari upaya membantu UMKM memperoleh modal dan menjalankan usaha. Namun, tujuan DNKK lebih luas daripada mendorong penyaluran dana: layanan keuangan diharapkan dapat mendukung kondisi ekonomi rumah tangga secara lebih nyata. Bahan kebijakan yang disampaikan pemerintah menempatkan kesejahteraan keluarga sebagai orientasi utama.
Perluasan akses juga dibahas dalam forum TPAKD. Rakornas tahun ini mengangkat tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah” dan membahas pemerataan layanan keuangan, pengembangan UMKM, serta peningkatan literasi masyarakat.
Dalam forum tersebut, Bupati Barito Timur M Yamin menyampaikan pentingnya koordinasi pemerintah kabupaten dengan pemangku kepentingan nasional. Ia juga menilai kerja sama pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan lembaga jasa keuangan diperlukan untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.
Susunan pengurus dan dasar pembentukan
Airlangga menyebut pembentukan DNKK didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2026. Prabowo menjabat sebagai ketua, sementara Airlangga menjadi ketua harian. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi ditunjuk sebagai wakil ketua.
Adapun posisi wakil ketua harian diisi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sejumlah menteri terkait lainnya juga menjadi anggota, meski susunan lengkap dan pembagian tugas tiap anggota tidak dirinci dalam keterangan yang tersedia.
Pembentukan DNKK menandai perubahan penekanan dalam kebijakan keuangan nasional: akses tetap penting, tetapi pemahaman dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga ikut menjadi ukuran. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan mandat tersebut ke dalam koordinasi program dan layanan yang benar-benar mudah dijangkau, terutama bagi keluarga dan pelaku usaha kecil.
