MUI: Alat Bantu Seks di Lapas Haram bagi Muslim

MUI: Alat Bantu Seks di Lapas Haram bagi Muslim

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan penggunaan alat bantu seksual atau sex toy untuk menyalurkan hasrat biologis hukumnya haram bagi umat Islam. Pernyataan Komisi Fatwa MUI itu merespons wacana penyediaan fasilitas tersebut bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas), yang diusulkan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.

Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Abdul Muiz Ali, menyampaikan sikap itu pada Ahad, 4 Oktober 2026. Menurut dia, pemenuhan kebutuhan biologis dengan alat bantu seksual tidak sesuai dengan syariat dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

Komisi Fatwa MUI sebut penggunaan sex toy haram

“Menyalurkan hasrat biologis melalui alat bantu seksual atau mainan seks (sex toy) termasuk perbuatan yang dilarang. Itu haram hukumnya,” kata Muiz Ali, seperti dikutip dari keterangan resmi MUI.

Ia menjelaskan, Islam telah memberikan panduan mengenai cara memenuhi maupun mengendalikan kebutuhan biologis manusia. Dalam pandangan yang disampaikan Komisi Fatwa MUI, terdapat dua jalan yang dapat ditempuh untuk menyikapi dorongan tersebut.

Pertama, kebutuhan biologis disalurkan melalui ikatan pernikahan, yang disebut sebagai cara sah dan bernilai ibadah. Kedua, bagi orang yang belum memiliki kemampuan atau kesempatan menikah, pengendalian diri dapat dilakukan dengan berpuasa. MUI menyebut warga binaan lapas termasuk dalam kelompok yang mungkin belum dapat menikah.

“Dalam agama Islam terdapat cara untuk meredam hawa nafsu, yaitu pertama dengan cara menikah. Jika tidak memungkinkan atau tidak punya kemampuan untuk menikah, maka alternatifnya dengan cara berpuasa,” ujar Muiz Ali.

MUI minta usulan fasilitas lapas ditinjau kembali

Komisi Fatwa MUI juga menyayangkan wacana penyediaan alat bantu seksual tersebut disampaikan ke ruang publik oleh pejabat negara. Muiz Ali mengingatkan, anggota DPR yang membawa mandat sebagai wakil rakyat perlu menjaga etika komunikasi serta mempertimbangkan norma moral dan syariat yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia.

Atas dasar itu, ia menyarankan agar usulan tersebut tidak diteruskan. Muiz Ali juga meminta agar pernyataan yang sudah terlanjur disampaikan dapat ditarik kembali.

“Iya betul, saya sangat menyayangkan atas pernyataan tersebut,” kata Muiz Ali.

Ia menilai hal semacam itu semestinya tidak disampaikan di ruang publik, terlebih oleh seorang anggota DPR. Namun, pernyataan MUI tersebut merupakan respons terhadap wacana yang berkembang, bukan keterangan bahwa fasilitas alat bantu seksual telah diterapkan di lapas.

Wacana muncul dalam pembahasan pemasyarakatan

Willy Aditya sebelumnya mengusulkan penyediaan bilik keluarga dan alat bantu seksual bagi warga binaan dalam pembahasan sistem pemasyarakatan pada Rabu, 30 September 2026. Usulan itu dikaitkan dengan kebutuhan biologis warga binaan yang belum memiliki pasangan.

Willy berpendapat, fasilitas tersebut dapat menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses transisi dan reintegrasi pemasyarakatan. Gagasan itu kemudian memunculkan tanggapan dari sejumlah pihak, termasuk Komisi Fatwa MUI yang menilai penggunaan sex toy bertentangan dengan syariat Islam.

Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan fasilitas bagi warga binaan juga menyentuh persoalan norma agama dan etika di ruang publik. Sejauh bahan yang disampaikan, usulan Willy masih berupa wacana. Perkembangan pembahasan sistem pemasyarakatan berikutnya akan menentukan bagaimana gagasan itu ditanggapi, tanpa mengabaikan pandangan keagamaan yang telah disampaikan MUI.

Related Post

Tribunpublik