Anies Baswedan Jadi Menteri Prabowo? Ini Usul Syahganda

Anies Baswedan dinilai layak masuk Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Pendidikan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu disampaikan Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi RI, dalam siniar Total Politik yang dikutip pada Sabtu, 10 Oktober 2026. Namun, pernyataan tersebut merupakan dorongan pribadi Syahganda, bukan pengumuman bahwa Prabowo telah menawarkan atau menetapkan posisi bagi Anies.

Syahganda menilai Anies memiliki kapasitas untuk membenahi pendidikan nasional. Menurut dia, kemampuan tersebut dapat mendukung upaya reformasi sistem pendidikan agar sejalan dengan cita-cita yang, menurutnya, juga dimiliki Prabowo.

“Saya kira Anies Baswedan cocok menjadi Menteri Pendidikan di bawah pemerintahan Pak Prabowo,” kata Syahganda. Ia berpandangan, kesamaan perhatian terhadap masa depan pendidikan seharusnya lebih penting daripada gengsi politik di antara keduanya.

Syahganda dorong rekonsiliasi politik

Usulan Anies Baswedan jadi menteri Prabowo muncul di tengah riwayat hubungan politik yang tidak selalu mudah. Syahganda menyebut hubungan keduanya berada dalam tensi tinggi pada masa kampanye. Meski begitu, ia menilai perbedaan dan persaingan politik tidak semestinya menutup peluang kerja sama.

Ia merujuk langkah Prabowo setelah Pilpres 2019. Saat itu, Prabowo yang menjadi rival politik Joko Widodo bersedia bergabung ke pemerintahan dan menjabat Menteri Pertahanan. Bagi Syahganda, sikap tersebut menunjukkan bahwa kepentingan negara dapat ditempatkan di atas persaingan elektoral.

Syahganda juga mengingatkan bahwa Prabowo pernah mendukung Anies dalam Pilkada DKI Jakarta. Karena itu, ia mendorong Anies tidak sungkan apabila suatu saat mendapat tawaran bergabung ke kabinet. “Tidak usah malu-malu. Ya gengsi atau ego politik pasti ada,” ujarnya.

Seruan itu sekaligus mengandung pesan agar rekonsiliasi tidak berhenti pada hubungan antarelite, tetapi juga membuka ruang bagi tokoh dengan latar belakang politik berbeda untuk bekerja bersama. Syahganda menggambarkan Prabowo sebagai politikus yang bersedia merangkul berbagai kelompok. Ia menilai pendekatan tersebut berbeda dari prinsip the winner takes all, ketika pihak yang menang dianggap berhak mengambil seluruh ruang kekuasaan.

Pengalaman merangkul tokoh dari kubu berbeda

Untuk memperkuat pandangannya, Syahganda menyinggung Wiranto. Menurut dia, Wiranto pernah memberhentikan Prabowo dari ABRI pada 1998, tetapi kemudian diangkat sebagai penasihat presiden. Contoh itu dipakai Syahganda untuk menunjukkan bahwa perbedaan dan riwayat persaingan tidak selalu menjadi penghalang bagi kerja sama politik.

Syahganda juga menilai kabinet yang besar membutuhkan sosok-sosok dengan kapasitas beragam. Dalam pandangannya, mengajak tokoh yang memiliki kemampuan dapat memperkuat pemerintahan, sekalipun tokoh tersebut sebelumnya berada di jalur politik yang berbeda. Ia menyebut agenda politik 2029 sebagai salah satu rentang waktu yang perlu menjadi pertimbangan.

Meski demikian, bahan yang memuat pernyataan Syahganda tidak menyebut adanya komunikasi resmi antara Prabowo dan Anies mengenai jabatan menteri. Tidak ada pula penjelasan bahwa Anies telah menyatakan bersedia menerima posisi tersebut. Dengan demikian, wacana ini masih berupa rekomendasi dari Syahganda, bukan kepastian perubahan susunan kabinet.

Rekonsiliasi sebagai pilihan politik

Praktik rekonsiliasi pemerintahan Prabowo juga pernah mendapat perhatian dalam konteks berbeda. Pada Agustus 2025, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai keputusan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dapat menjadi jembatan harmoni antarpihak. Penilaian itu muncul setelah DPR menyetujui pertimbangan pemberian kedua keputusan tersebut.

Adi menyebut kasus Tom dan Hasto memicu perhatian publik serta pembelahan politik. Ia menilai keputusan tersebut dapat meredakan gejolak, sekaligus membuka ruang untuk memperbaiki proses penegakan hukum. Konteks itu berbeda dari usulan Syahganda mengenai posisi menteri, tetapi sama-sama memperlihatkan bagaimana rekonsiliasi menjadi bagian dari percakapan politik tentang hubungan pemerintah dan pihak di luar pemerintahan.

Apakah Anies akan masuk kabinet tetap bergantung pada keputusan politik Prabowo dan sikap Anies sendiri. Untuk saat ini, yang muncul baru usulan Syahganda agar kapasitas dan agenda pendidikan dipertimbangkan melampaui rivalitas. Perkembangan berikutnya akan menentukan apakah gagasan tersebut berhenti sebagai wacana atau berlanjut menjadi pembicaraan resmi.

Tribunpublik