Dapil Nasional di RUU Pemilu: Caleg Kalah Bisa Masuk DPR

Usulan dapil nasional dalam pembahasan RUU Pemilu membuka peluang bagi calon anggota legislatif (caleg) yang kalah di daerah pemilihan untuk tetap menjadi anggota DPR. Gagasan yang disampaikan anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia itu mengalokasikan sebagian kursi bagi caleg yang ditentukan partai setelah hasil pemilu di dapil konvensional diketahui.

Doli menyampaikan usulan tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Konsep ini, menurut dia, merupakan sistem campuran yang mempertahankan dapil seperti saat ini sekaligus memberi ruang bagi partai untuk menentukan sebagian wakilnya melalui dapil nasional.

Usulan satu dapil tambahan di luar 84 dapil

Saat ini, pemilihan anggota DPR menggunakan 84 daerah pemilihan konvensional. Dalam skema yang diusulkan Doli, jumlah itu akan bertambah menjadi 85, dengan satu dapil nasional sebagai dapil tambahan. Kursi di dapil tersebut tidak diperebutkan secara langsung seperti kursi dapil konvensional.

Pengisiannya baru dilakukan setelah hasil pemilu di dapil-dapil konvensional diketahui. Caleg yang maju tetapi tidak terpilih dapat menjadi kandidat untuk mengisi kursi dapil nasional. Partai politik yang memperoleh kursi di parlemen kemudian memiliki kewenangan menentukan siapa yang ditempatkan.

Doli menyebut dapil nasional sebagai representasi kebijakan internal partai. Ia mengatakan partai dapat memilih orang-orang yang dinilai mampu mewakili partai, termasuk mereka yang selama ini mengurus organisasi tersebut. Dengan demikian, penentuan wakil melalui mekanisme ini berada di tangan partai, bukan pemilih yang memberikan suara dalam satu dapil khusus.

Kuota 58 kursi masih berupa salah satu opsi

Besaran kursi dapil nasional belum diputuskan. Dalam pembahasan yang disampaikan Doli, kuotanya berada pada kisaran 5 hingga 10 persen dari 580 kursi DPR. Jika menggunakan angka 10 persen, jumlahnya setara dengan 58 kursi.

“10 persen dari jumlah kursi konvensional. Jadi kalau sekarang 580, maka nanti jumlah kursi dari dapil nasional itu 58,” kata Doli. Angka tersebut masih merupakan hitungan berdasarkan salah satu opsi yang dibahas, bukan ketentuan yang telah disepakati dalam RUU Pemilu.

Skema itu juga dapat memengaruhi perolehan kursi partai. Doli memberi contoh partai yang memperoleh 100 kursi melalui dapil konvensional. Jika kuota dapil nasional ditetapkan 10 persen, partai tersebut dapat memperoleh tambahan 10 kursi dari dapil nasional sehingga totalnya menjadi 110 kursi.

Mekanisme belum menjadi aturan final

Contoh tersebut menggambarkan cara kerja yang diusulkan, tetapi belum menjelaskan seluruh rincian penerapannya. Persentase kuota masih dibahas, sementara mekanisme penentuan caleg oleh partai juga menjadi bagian penting dari konsep tersebut. Doli menegaskan penghitungan dan pengisian kursi dilakukan setelah hasil pemilu di dapil konvensional diketahui.

Karena itu, caleg yang kalah belum otomatis berhak masuk DPR. Peluang tersebut baru terbuka apabila gagasan dapil nasional disetujui dan dimasukkan ke dalam aturan pemilu. Sampai tahap itu tercapai, kewenangan partai dalam memilih kandidat masih sebatas bagian dari usulan yang dibahas.

Doli menyebut konsep ini sebagai sistem hibrida atau campuran ala Indonesia. Model tersebut, dalam penjelasannya, tetap menggunakan dapil konvensional sekaligus menyediakan jalur penempatan wakil melalui keputusan partai. Namun, bentuk akhir sistem dan jumlah kursinya masih harus dirumuskan lebih lanjut dalam pembahasan RUU Pemilu.

Perdebatan berikutnya akan menentukan apakah dapil nasional masuk ke dalam rancangan aturan dan bagaimana kuotanya ditetapkan. Sampai ada keputusan, angka 58 kursi dan peluang bagi caleg yang kalah perlu dipahami sebagai bagian dari gagasan yang masih dibahas, bukan perubahan yang sudah berlaku.

Related Post

Tribunpublik