Komisi X DPR RI akan memasukkan aturan penyetaraan ijazah luar negeri dalam draf revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Rencana itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hardian Irfani, pada Senin (12/10/2026), menyusul kembali mencuatnya polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.
Lalu mengatakan, polemik tersebut memperlihatkan masih adanya persoalan dalam tata kelola dan administrasi pendidikan, terutama mengenai cara hasil akademik dari luar negeri diakui di Indonesia. Menurut dia, mekanisme yang jelas diperlukan agar pengakuan ijazah memiliki dasar yang kuat dan tidak memicu sengketa.
Komisi X soroti belum adanya aturan khusus
Di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Lalu menilai Indonesia belum memiliki regulasi spesifik yang mengatur secara rinci penyetaraan ijazah luar negeri. Padahal, menurut dia, proses tersebut membutuhkan mekanisme tersendiri agar hasil pendidikan yang diperoleh di negara lain dapat diterjemahkan dan diakui secara tepat di dalam negeri.
“Kami tentu meminta kepada stakeholder, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal penyetaraan hasil akademik yang ada di luar negeri, itu tentu harus memiliki mekanisme sendiri,” kata Lalu.
Selama ini, pemerintah menggunakan aturan internal, antara lain Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri, untuk menerjemahkan nilai akademik lulusan luar negeri. Namun, Lalu menilai ketentuan semacam itu belum memberikan landasan yang cukup kuat. Salah satu persoalan yang ia soroti ialah standar konversi nilai.
Pernyataan tersebut membedakan antara ketiadaan aturan khusus dengan tidak adanya aturan sama sekali. Aturan internal pemerintah memang telah digunakan, tetapi Komisi X memandang perlu ada pengaturan yang lebih jelas dan baku. Dengan demikian, mekanisme pengakuan pendidikan luar negeri tidak hanya bergantung pada ketentuan yang dinilai belum cukup rinci.
Revisi UU Sisdiknas jadi jalur pengaturan
Komisi X DPR sepakat menjadikan polemik yang berkembang sebagai momentum untuk memperbaiki sistem administrasi pendidikan nasional. Salah satu langkah yang direncanakan adalah memasukkan aturan penyetaraan ijazah luar negeri ke dalam draf revisi UU Sisdiknas.
Rencana itu menempatkan persoalan pengakuan hasil belajar lintas negara dalam pembahasan undang-undang. Lalu berharap adanya regulasi yang tegas dapat menjawab kebutuhan mekanisme penyetaraan, termasuk soal penerjemahan hasil akademik dan standar konversi nilai. Ia tidak merinci bentuk teknis aturan yang akan disusun.
“Nah, karena tidak ada aturan atau regulasi yang jelas, maka kami di Komisi X mendorong regulasi itu harus ada, harus jelas, sehingga tidak ada lagi gugat-menggugat ke lembaga lain,” ujarnya.
Meski demikian, penyebutan polemik ijazah Gibran sebagai latar belakang pembahasan tidak dengan sendirinya menjelaskan atau menentukan status ijazah yang menjadi sorotan. Dalam keterangan yang disampaikan, fokus Lalu adalah kebutuhan memperjelas tata cara penyetaraan ijazah luar negeri melalui regulasi yang lebih kuat.
Pengaturan diharapkan memberi kepastian
Persoalan utama yang disampaikan Komisi X berkaitan dengan kepastian prosedur: bagaimana hasil akademik lulusan luar negeri dinilai, dikonversi, dan diakui. Tanpa mekanisme yang dinilai jelas, perbedaan pemahaman mengenai proses tersebut berpotensi berujung pada keberatan atau gugatan ke lembaga lain, sebagaimana dikhawatirkan Lalu.
Pengaturan melalui revisi UU Sisdiknas masih berupa rencana yang akan dibawa ke dalam draf pembahasan. Tahap berikutnya akan menentukan bagaimana aturan itu dirumuskan, termasuk pihak yang menjalankan mekanisme dan standar yang digunakan. Rincian tersebut belum dijabarkan dalam pernyataan Lalu.
Bagi lulusan yang menempuh pendidikan di luar negeri, kejelasan aturan penyetaraan dapat menjadi hal penting ketika hasil akademik mereka perlu diakui di Indonesia. Karena itu, pembahasan revisi UU Sisdiknas akan menjadi ruang untuk melihat apakah dorongan Komisi X dapat diterjemahkan menjadi prosedur yang lebih pasti dan mudah dipahami.
