Enam Perusahaan Sawit di Kuansing Ditutup Sementara

Anggota Komisi XII DPR RI Muhammad Rohid bersama tim Penegakan Hukum (Gakkum) lingkungan memeriksa delapan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Dari pemeriksaan itu, enam perusahaan ditutup sementara setelah tim menemukan sejumlah dugaan persoalan dalam pemenuhan aturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Enam perusahaan tersebut adalah PT Mustika Agro Sari (MAS), PT Tamora Agro Lestari (TAL), PT Karya Tama Bakti Mulia (KTBM), PT Citra Riau Sarana (CRS)-PKS II, PT Sinergi Inti Makmur (SIM), dan PT Pancaran Cahaya Sejati (PCS). Pemeriksaan dilakukan menyusul laporan warga mengenai dugaan pencemaran serta kegiatan perusahaan yang dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat.

Tim memeriksa dokumen lingkungan, kapasitas produksi, pengelolaan air limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), hingga emisi. Pengawasan juga mencakup perlindungan sempadan sungai serta kesiapan fasilitas untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan.

Temuan di kebun dan pabrik sawit Kuansing

Di PT KTBM, tim mencatat adanya penanaman kembali kelapa sawit yang disebut belum tercantum dalam dokumen lingkungan. Penanaman juga ditemukan di kawasan sempadan Sungai Batang Pantai, Sungai Rukam, dan Sungai Tiu, serta pada lahan yang disebut berada di luar batas Hak Guna Usaha (HGU).

Luas penanaman di sempadan Sungai Batang Pantai dan Sungai Rukam tercatat sekitar 7,41 hektare. Di sempadan Sungai Tiu, luasnya sekitar 2,9 hektare, sedangkan penanaman di luar batas HGU tercatat sekitar 1,76 hektare. Tim turut menemukan parit gajah sepanjang kurang lebih 4.237 meter. Sebagian saluran disebut berada di sempadan sungai dan di luar HGU, dengan saluran pembuangan yang terhubung ke badan air.

Aspek pencegahan kebakaran juga menjadi catatan. Menara api yang tersedia disebut berjumlah empat unit, sementara kewajibannya 21 unit. Sejumlah alat pelindung diri dan perlengkapan regu pemadam kebakaran juga dinilai belum memenuhi kebutuhan minimum.

Pemeriksaan di PT TAL mencatat kapasitas terpasang pabrik mencapai 75 ton tandan buah segar per jam, berbeda dari kapasitas 60 ton per jam yang tercantum dalam dokumen lingkungan. Penambahan mesin press juga disebut belum dimasukkan ke dokumen tersebut.

Pengelolaan air limbah dan emisi jadi sorotan

Di perusahaan yang sama, sebagian saluran air limbah dinilai tidak kedap. Tim juga mencatat tiga pipa di kolam 13 yang berpotensi digunakan untuk melepas air limbah secara mendadak. Flowmeter dilaporkan rusak, sementara titik penaatan atau outlet belum dilengkapi papan nama dan koordinat.

Temuan terkait emisi mencakup dua tungku bakar yang disebut belum tercantum dalam Persetujuan Teknis Emisi. Salah satu bagian cerobong juga dilaporkan bocor, sehingga ada potensi emisi terlepas tanpa melalui proses pengolahan.

Di PT CRS-PKS II, tim memasang papan peringatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terkait sanksi administratif berupa paksaan pemerintah. Sanksi itu diterbitkan Bupati Kuansing melalui Keputusan Nomor Kpts.33/I/2024 tertanggal 22 Januari 2024, berkaitan dengan kolam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 7 yang jebol dan disebut belum dicabut.

Tim juga mencatat kewajiban dalam dokumen RKL-RPL yang belum dilaksanakan, persoalan pengkodean sumber emisi boiler, serta ketidaksesuaian koordinat boiler dengan kondisi lapangan. Perusahaan itu disebut belum memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi. Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 dilaporkan berakhir pada 2023, sementara proses perubahan perizinan masih berjalan.

Gakkum minta perusahaan berbenah

Di PT SIM, gas buang dari pembakaran janjang kosong disebut tidak dialirkan ke kolam berisi air sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL-UPL, melainkan langsung dilepaskan ke lingkungan. Perusahaan juga disebut belum menyampaikan laporan pelaksanaan UKL-UPL setiap enam bulan kepada DLHK Provinsi Riau dan Kementerian Lingkungan Hidup melalui sistem pelaporan elektronik SIMPEL.

Tim mencatat penggunaan air limbah ke tanah yang disebut melebihi dosis yang ditetapkan. Air limpasan dari pabrik juga dilaporkan mengalir ke saluran drainase, lalu menuju anak Sungai Lantak Payo tanpa terlebih dahulu melalui fasilitas yang semestinya.

Rohid menegaskan pengawasan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat kegiatan usaha. Ia meminta perusahaan membenahi operasional agar tidak merugikan warga maupun lingkungan sekitar.

“Kita tidak menutup rezeki orang, tetapi kami ingin perusahaan ini berbenah sehingga dalam prosesnya tidak mengganggu ketenteraman dan kenyamanan masyarakat sekitar. Jadi, perusahaan-perusahaan ini ditutup dulu,” kata Rohid.

Penutupan sementara itu menjadi bagian dari tindak lanjut atas temuan pemeriksaan. Perusahaan diharapkan memperbaiki persoalan yang dicatat tim dan memenuhi ketentuan lingkungan sebelum kegiatan operasionalnya dapat berjalan kembali.

Related Post

Tribunpublik