Joe Kent Minta Trump Akhiri Perang Iran

Mantan Kepala Pusat Nasional Kontraterorisme Amerika Serikat (NCTC) Joe Kent mendesak Presiden Donald Trump menghentikan perang Iran dan mengganti empat pejabat senior pemerintahannya. Dalam pandangan Kent, hasil pemilu sela merupakan tanda bahwa publik Amerika menolak konflik tersebut dan menghendaki perubahan kebijakan.

Seruan itu disampaikan Kent melalui artikel opini yang dimuat Responsible Statecraft pada 6 November 2026. Ia meminta Trump mengambil keputusan untuk mengakhiri perang, bukan sekadar meninjau kembali kebijakan yang berjalan. Ahlulbait Indonesia melaporkan, Kent juga mengusulkan penarikan pasukan Amerika dari kawasan Teluk Persia serta pencabutan blokade laut terhadap Iran.

Kent bukan pengamat dari luar pemerintahan. Ia pernah memimpin NCTC sebelum mengundurkan diri sebagai bentuk penolakan terhadap perang. Reuters, sebagaimana dikutip Ahlulbait Indonesia, melaporkan pengunduran dirinya pada Maret 2026 saat konflik berlangsung.

Hasil pemilu sela dijadikan alasan mengubah kebijakan

Dalam artikelnya, Kent menafsirkan hasil pemilu sela sebagai pesan politik kepada Gedung Putih. Ia menyebut perang Iran sebagai salah satu sumber perselisihan paling serius di dalam koalisi politik MAGA, yang mengantar Trump dan Wakil Presiden JD Vance ke pemerintahan.

Kent juga menghubungkan konflik dengan beban ekonomi yang dirasakan warga. Menurut klaimnya, lebih dari 70 persen pemilih memandang perang Iran dan hubungan Amerika Serikat dengan Israel yang ia nilai tidak seimbang sebagai faktor yang ikut mendorong inflasi serta tekanan ekonomi sehari-hari. Angka tersebut merupakan penilaian yang dikemukakan Kent dalam opininya.

Ia menulis, “Trump harus mengakhiri perang dengan Iran hari ini dan memecat seluruh pejabat senior yang terkait dengan perang.” Kent menilai perpanjangan konflik tidak memberikan keuntungan bagi Amerika Serikat. Karena itu, ia meminta presiden menyampaikan keputusan yang tegas kepada tim keamanan nasionalnya bahwa perang telah selesai.

Argumen Kent bertumpu pada dua hal: penolakan publik yang ia baca dari hasil pemilu dan risiko konflik bagi kepentingan Amerika. Ia tidak hanya menyerukan perubahan sikap presiden, tetapi juga meminta pergantian orang-orang yang menurutnya dapat mempertahankan kebijakan perang.

Empat pejabat senior masuk dalam daftar Kent

Daftar yang diajukan Kent mencakup Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Direktur CIA John Ratcliffe, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles. Kent menilai perubahan personel diperlukan agar keputusan mengakhiri perang tidak terhambat oleh unsur keamanan nasional yang, menurutnya, menahan agenda presiden.

Desakan itu melampaui empat jabatan tersebut. Kent juga meminta Trump mencopot Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee beserta timnya. Ia menghendaki Washington mencegah Israel menghalangi proses penghentian perang, serta mengusulkan perubahan pada sejumlah ketentuan dalam undang-undang pertahanan dan intelijen Amerika.

Dalam artikelnya, Kent tidak menguraikan secara terperinci ketentuan hukum yang ingin diubah. Pokok usulannya adalah mengurangi hambatan yang ia anggap membuat perang berlanjut dan memberi ruang bagi presiden untuk menentukan arah kebijakan sendiri.

Penarikan pasukan dan pencabutan blokade

Kent menyebut keberadaan pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk Persia kini lebih menyerupai beban strategis ketimbang keuntungan. Dari penilaian itu, ia mendorong penarikan pasukan Amerika dari kawasan tersebut. Ia juga mengajukan pencabutan blokade laut terhadap Iran.

Menurut Kent, mengakhiri blokade dapat mengurangi jumlah sasaran yang berpotensi diserang sekaligus membuka peluang diplomasi. Usulan tersebut menempatkan langkah militer dan jalur perundingan dalam satu rangkaian: mengurangi keterlibatan Amerika di kawasan, lalu memberi ruang bagi penyelesaian politik.

Seruan Kent menonjol karena berasal dari mantan pejabat senior yang mundur atas penolakannya terhadap perang. Namun, artikel opini itu memuat tuntutan dan penilaian Kent, bukan pengumuman perubahan kebijakan dari pemerintah Trump. Langkah yang ia dorong berikutnya bergantung pada keputusan presiden, termasuk apakah Washington akan menarik pasukan, mencabut blokade, atau mengganti pejabat yang disebutnya.

Related Post

Tribunpublik