3.983 Personel Amankan Aksi Mahasiswa di DPR

Polda Metro Jaya menyiagakan 3.983 personel gabungan untuk mengawal unjuk rasa mahasiswa di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin, 5 Oktober 2026. Pengamanan juga disiapkan untuk puluhan kegiatan penyampaian pendapat di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, personel berasal dari unsur Polri, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pengamanan dalam atau Pamdal. Penempatan petugas akan disesuaikan dengan karakter kegiatan, lokasi, dan kebutuhan di lapangan.

Menurut informasi Koma.id, aksi di depan DPR/MPR RI melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Keterangan Polda Metro Jaya menyebut terdapat sejumlah kelompok mahasiswa yang akan berunjuk rasa di kawasan tersebut. Rincian tuntutan peserta tidak disebutkan dalam keterangan yang tersedia.

Ribuan personel dibagi dari empat unsur

Dari total 3.983 personel yang disiapkan, sebanyak 3.219 merupakan anggota Polri. Pengamanan juga melibatkan 255 personel TNI, 109 personel Pemda DKI Jakarta, dan 400 petugas Pamdal.

Jumlah itu disiapkan untuk mendukung kegiatan penyampaian aspirasi, bukan hanya di sekitar Gedung DPR. Polda Metro Jaya mencatat ada 47 kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang berlangsung di Jakarta dan wilayah sekitarnya pada hari yang sama. Gedung DPR menjadi salah satu titik konsentrasi massa.

Budi mengatakan pelayanan kepolisian diarahkan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman dan tertib. Pada saat bersamaan, kepolisian berupaya menjaga agar aktivitas warga lain tetap berjalan. Karena lokasi dan karakter setiap kegiatan berbeda, penempatan personel akan mengikuti kebutuhan masing-masing titik.

Pengamanan juga mencakup jalur pergerakan peserta, kawasan strategis, dan titik pengaturan lalu lintas. Dengan demikian, pengaturan tidak hanya dilakukan di lokasi demonstrasi, tetapi juga di area yang berpotensi terdampak pergerakan massa maupun kendaraan.

Rekayasa lalu lintas menyesuaikan kondisi

Untuk mengantisipasi perubahan arus kendaraan, rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional. Polda Metro Jaya menyatakan kebijakan tersebut mengikuti kondisi lalu lintas dan perkembangan kegiatan di lapangan, sehingga pengaturan dapat berubah sesuai keadaan.

Warga yang hendak melintas di sekitar lokasi diminta merencanakan perjalanan lebih awal. Pengguna jalan juga diimbau mempertimbangkan jalur alternatif apabila terjadi kepadatan serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

Imbauan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan DPR maupun pengguna jalan yang melintasi jalur pergerakan peserta. Polda tidak merinci ruas jalan yang akan ditutup atau skema rekayasa tertentu. Karena itu, kondisi aktual di lapangan menjadi acuan bagi pengendara.

Menurut Budi, pendekatan pengamanan akan mengutamakan komunikasi serta cara persuasif dan humanis. Personel diminta bekerja secara profesional, prosedural, proporsional, dan terukur, dengan keselamatan seluruh pihak sebagai perhatian utama.

Polisi tekankan aspirasi damai dan tertib

Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa peserta dipersilakan menyatakan pendapat secara tertib dan damai. Dalam keterangannya, Budi menggambarkan peran Polri sebagai penjaga demokrasi yang melayani masyarakat yang menyampaikan aspirasi, sembari menjaga hak warga lain untuk beraktivitas dengan aman dan nyaman.

“Silakan sampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. Polri hadir sebagai penjaga demokrasi, melayani masyarakat yang menyampaikan pendapat sekaligus menjaga hak masyarakat lainnya untuk tetap beraktivitas dengan aman dan nyaman,” kata Budi.

Penyiagaan ribuan personel dan pengaturan arus lalu lintas menjadi langkah yang disiapkan untuk menghadapi sejumlah kegiatan pada hari tersebut. Bagi peserta, imbauan kepolisian berfokus pada penyampaian aspirasi secara tertib; bagi warga sekitar, perencanaan perjalanan dan kepatuhan terhadap arahan petugas dapat membantu mengurangi dampak kepadatan.

Perkembangan situasi akan menentukan pengaturan di lapangan, termasuk rekayasa lalu lintas. Warga yang beraktivitas di sekitar DPR dan wilayah lain yang menjadi lokasi kegiatan sebaiknya memperhatikan kondisi perjalanan sebelum berangkat serta menyesuaikan rute bila diperlukan.

Related Post

Tribunpublik