Pengesahan Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) menjadi momentum untuk menyatukan pengelolaan data pemerintah, sementara peran Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam integrasi data geospasial disebut semakin kuat. Kepala Bappenas menilai pengesahan aturan tersebut sebagai langkah penting dalam upaya menyatukan data.
Berita mengenai UU SDI juga menyoroti rencana pembentukan badan baru serta upaya Kementerian Komunikasi dan Digital membangun sistem koneksi data antarkementerian. Rangkaian isu itu menunjukkan bahwa pengesahan undang-undang bukan hanya menyangkut aturan, tetapi juga berkaitan dengan cara lembaga pemerintah menghubungkan dan mengelola data.
UU Satu Data Indonesia dan agenda penyatuan data
Data yang tersebar di berbagai instansi dapat menyulitkan upaya memperoleh gambaran yang utuh. Karena itu, penyatuan data menjadi perhatian penting dalam tata kelola pemerintahan. Kepala Bappenas menyebut pengesahan UU SDI sebagai momentum penting untuk menyatukan data, sebagaimana dilaporkan ANTARA News Yogyakarta.
Namun, informasi yang tersedia dalam pemberitaan terkait belum merinci ketentuan undang-undang maupun tahapan pelaksanaannya. Belum ada pula keterangan terperinci tentang bagaimana penyatuan data akan dijalankan di tiap lembaga. Dengan demikian, pengesahan UU SDI menandai langkah kebijakan, sedangkan pelaksanaannya akan menjadi bagian penting yang perlu dicermati.
Istilah “satu data” juga tidak dengan sendirinya berarti seluruh data berada dalam satu tempat atau dikelola oleh satu instansi. Pokok persoalannya adalah bagaimana data antarlembaga dapat terhubung dan digunakan secara selaras. Rincian mengenai mekanisme tersebut belum dijelaskan dalam ringkasan pemberitaan yang tersedia.
Peran BIG dalam integrasi data geospasial
Perhatian khusus tertuju pada BIG, yang perannya dalam integrasi data geospasial disebut semakin kuat setelah UU SDI disahkan. Data geospasial berkaitan dengan informasi yang memiliki unsur lokasi. Dalam konteks penyatuan data, informasi semacam ini dapat membantu memberi konteks keruangan terhadap data lain.
Penguatan peran BIG karena itu menjadi salah satu sisi penting dari pembahasan UU SDI. Integrasi data geospasial dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menghubungkan informasi yang berkaitan dengan wilayah. Meski demikian, sumber yang tersedia tidak memerinci kewenangan baru BIG, bentuk koordinasi dengan lembaga lain, atau perubahan tugas yang ditetapkan melalui undang-undang.
Kejelasan mengenai batas peran dan pola koordinasi akan penting agar integrasi tidak berhenti sebagai tujuan di atas kertas. Tanpa keterangan lebih rinci, belum dapat disimpulkan bagaimana BIG akan menjalankan peran yang disebut semakin kuat tersebut. Hal yang dapat dipastikan dari pemberitaan adalah bahwa posisi BIG dalam agenda integrasi data geospasial kini mendapat sorotan.
Koneksi antarkementerian dan rencana badan baru
Di sisi lain, CNBC Indonesia memberitakan Komdigi membangun sistem koneksi data antarkementerian. Kabar itu memperlihatkan adanya perhatian terhadap hubungan data di antara lembaga pemerintah. Namun, informasi yang tersedia tidak menyebutkan nama sistem, cakupan data yang akan terhubung, maupun jadwal penerapannya.
Kompas.id juga mengangkat kemungkinan hadirnya badan baru dalam pemerintahan yang dikaitkan dengan UU SDI. Pemberitaan tersebut berbicara tentang rencana, bukan memastikan badan baru telah dibentuk. Karena itu, bentuk, fungsi, dan hubungan badan yang mungkin dibentuk dengan lembaga yang sudah ada belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.
Perhatian pada kemungkinan badan baru dan pembangunan sistem koneksi menunjukkan bahwa penyatuan data dapat melibatkan lebih dari satu bentuk kebijakan: pengaturan kelembagaan dan dukungan sistem. Keduanya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut agar publik dapat memahami siapa yang bertanggung jawab, bagaimana koordinasi berlangsung, dan apa dampaknya bagi pengelolaan data.
Pelaksanaan menjadi tahap yang perlu dicermati
Pengesahan UU SDI menandai babak penting bagi agenda penyatuan data pemerintah. Pernyataan Bappenas, sorotan terhadap peran BIG, rencana badan baru, dan pembangunan koneksi antarkementerian menggambarkan sejumlah sisi dari agenda tersebut, meski rincian pelaksanaannya belum tersedia dalam ringkasan pemberitaan.
Tahap berikutnya akan menentukan bagaimana tujuan itu diterjemahkan menjadi kerja antarlembaga. Kejelasan mengenai kewenangan, koordinasi, dan sistem yang digunakan akan membantu publik menilai perkembangan UU SDI. Untuk saat ini, pengesahan aturan tersebut menjadi awal yang penting; ukuran keberhasilannya akan terlihat dari bagaimana integrasi data benar-benar dijalankan.
