Potensi tumpang tindih kewenangan antara BRAN dan ATR/BPN menjadi perhatian dalam pembahasan kelembagaan reforma agraria. Pemerintah disebut tengah membahas pembentukan atau penataan kelembagaan BRAN, dengan tujuan memperjelas peran dan pembagian kewenangan. Di sisi lain, BRAN juga didorong mempercepat penyusunan struktur organisasi dan tata kerja serta memperkuat kepastian hukum bagi rakyat.
Informasi yang tersedia belum memerinci bidang kerja yang berpotensi bertabrakan ataupun bentuk kewenangan yang akan diberikan kepada BRAN. Karena itu, isu “dua matahari” agraria masih berupa risiko yang perlu diantisipasi, bukan bukti bahwa konflik kelembagaan sudah terjadi. Penjelasan mengenai posisi BRAN terhadap ATR/BPN akan menjadi penting agar agenda reforma agraria tidak tersendat oleh batas kerja yang kabur.
Pembagian peran menjadi pekerjaan awal
Pembahasan pemerintah mengenai kelembagaan BRAN menempatkan kejelasan peran sebagai salah satu pokok persoalan. Pembagian kewenangan yang terang diperlukan supaya pelaksanaan agenda reforma agraria memiliki arah dan penanggung jawab yang dapat dikenali. Tanpa kejelasan itu, masyarakat berisiko menghadapi proses yang membingungkan ketika berurusan dengan kebijakan atau layanan yang berkaitan dengan pertanahan.
Namun, bahan yang beredar belum menjelaskan apakah BRAN akan menjalankan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan program, atau kombinasi di antaranya. Belum ada pula rincian mengenai hubungan kerja BRAN dengan ATR/BPN. Kekosongan informasi ini membuat pembahasan tentang tumpang tindih perlu ditempatkan secara hati-hati: yang mendesak saat ini adalah memastikan desain kelembagaannya diterangkan secara terbuka.
Percepatan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) disebut sebagai salah satu kebutuhan BRAN. SOTK dapat menjadi tempat untuk menerjemahkan mandat kelembagaan menjadi pembagian tugas yang lebih operasional. Akan tetapi, kecepatan penyusunan saja tidak cukup. Isi dan batas kewenangan harus dipahami oleh lembaga terkait maupun masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.
Kepastian hukum dan kebutuhan masyarakat
BRAN dikaitkan dengan dorongan memperkuat kepastian hukum bagi rakyat. Tujuan tersebut membuat kejelasan hubungan antarlembaga bukan sekadar urusan administrasi pemerintahan. Apabila masyarakat tidak mengetahui lembaga mana yang bertanggung jawab atas suatu proses, upaya memperoleh kepastian dapat menjadi lebih rumit. Bahan yang tersedia tidak menyebut contoh kasus tertentu, sehingga dampak konkret dari potensi tumpang tindih belum dapat dipastikan.
Yang dapat ditarik dari pembahasan ini adalah pentingnya memastikan mandat baru tidak menambah lapisan ketidakjelasan. Penjelasan mengenai tugas BRAN, kaitannya dengan ATR/BPN, serta mekanisme koordinasi akan membantu publik memahami ke mana suatu persoalan harus disampaikan. Informasi itu juga dapat memberi gambaran apakah BRAN dirancang untuk melengkapi kerja yang sudah ada atau menangani ruang tugas tertentu.
Kepastian hukum, pada akhirnya, tidak hanya bergantung pada keberadaan lembaga. Masyarakat juga memerlukan penjelasan yang mudah diakses mengenai proses, pembagian tanggung jawab, dan jalur koordinasi. Tanpa keterangan tersebut, tujuan yang dinyatakan dalam agenda reforma agraria berisiko sulit dinilai oleh mereka yang terdampak langsung.
Reforma agraria perlu melibatkan petani
Di tengah pembahasan struktur kelembagaan, pandangan pakar yang dikutip dalam bahan berita menyoroti kemitraan petani dan dunia usaha sebagai kunci keberhasilan reforma agraria. Pernyataan itu menambah dimensi lain dalam perdebatan: penataan kewenangan perlu berjalan bersama upaya memastikan agenda agraria memberi ruang bagi pihak-pihak yang terlibat di lapangan.
Bahan yang tersedia tidak merinci bentuk kemitraan yang dimaksud maupun cara penerapannya. Karena itu, hal tersebut belum dapat dibaca sebagai rancangan program tertentu. Namun, penekanan pada kemitraan menunjukkan bahwa pembahasan reforma agraria tidak berhenti pada pembentukan badan atau penyusunan bagan organisasi. Kejelasan kelembagaan perlu ditautkan dengan tujuan dan cara kerja program yang akan dijalankan.
Langkah berikutnya adalah menunggu penjelasan lebih lengkap mengenai mandat BRAN dan hubungan kerjanya dengan ATR/BPN. Selama pembagian kewenangan belum terang, kekhawatiran soal tumpang tindih akan tetap menjadi pertanyaan terbuka. Transparansi dalam penyusunan SOTK dan pelibatan pihak terkait dapat membantu memastikan bahwa struktur baru mendukung kepastian hukum, bukan menambah kebingungan dalam pelaksanaan reforma agraria.
