Eks Kapolsek Dompu Dipecat Usai Setubuhi Tahanan

Ipda Sarbani, mantan Kapolsek Dompu, dipecat dari Polri setelah sidang etik menyatakan ia terbukti menyetubuhi seorang tahanan perempuan di lingkungan Polsek Dompu. Perbuatan itu disebut berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026, di ruang Unit Reskrim.

Tahanan berinisial DR diketahui hamil saat berada dalam tahanan. Kepada detikcom, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat Kombes Mohammad Kholid mengatakan Sarbani dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang digelar Senin, 9 November 2026.

Putusan tersebut menandai berakhirnya status Sarbani sebagai anggota Polri. Namun, informasi yang disampaikan kepada publik belum merinci pasal etik yang dilanggar ataupun menjelaskan apakah ada proses pidana terpisah dalam perkara ini.

Perbuatan terjadi di ruang Unit Reskrim

Menurut keterangan Kholid yang dikutip detikcom, pemeriksaan dan fakta persidangan mengungkap hubungan seksual itu terjadi di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu. Kholid juga menyebut Sarbani sempat mengonsumsi minuman keras. Tidak ada rincian lebih lanjut mengenai waktu kejadian pada rentang Juli hingga Agustus atau berapa kali perbuatan tersebut dilakukan.

Kasus ini berawal dari kondisi DR yang hamil ketika menjadi tahanan di Polsek Dompu. Polda NTB kemudian memeriksa Sarbani melalui mekanisme etik internal. Pada Selasa, 10 November 2026, Kholid membenarkan bahwa mantan kapolsek tersebut telah dijatuhi PTDH.

Dalam penjelasan hasil sidang, Polda NTB menyatakan perbuatan Sarbani tergolong pelanggaran berat dan tindakan tercela yang bertentangan dengan norma hukum serta etika profesi kepolisian. Majelis KKEP menjatuhkan sanksi setelah memeriksa perkara, tetapi keterangan yang tersedia tidak memuat uraian lengkap tentang jalannya pemeriksaan atau pertimbangan majelis.

Desakan agar hasil sidang dibuka

Hasil sidang etik itu juga memunculkan tuntutan keterbukaan. ANTARA News Mataram melaporkan adanya pengamat yang meminta Polda NTB membuka hasil sidang etik anggota Polres Dompu tersebut. Desakan ini berkaitan dengan perkara yang melibatkan seorang tahanan dan terjadi di dalam fasilitas kepolisian.

Keterbukaan mengenai putusan dapat membantu masyarakat memahami dasar sanksi yang dijatuhkan, termasuk bentuk pelanggaran yang dinilai terbukti. Sejauh keterangan yang diberitakan, Polda NTB telah menyampaikan bahwa majelis menjatuhkan PTDH secara transparan, objektif, dan sesuai aturan yang berlaku di lingkungan Polri. Namun, rincian pasal dan dokumen putusan belum disampaikan dalam laporan detikcom.

Perbedaan antara keputusan etik dan proses pidana juga penting dipahami. Informasi yang tersedia dalam pemberitaan berfokus pada sidang KKEP dan pemecatan Sarbani. Belum ada penjelasan dalam laporan tersebut mengenai penanganan pidana, status hukum DR, atau langkah lain yang mungkin diambil setelah putusan etik.

Rincian perkara masih ditunggu

Kasus ini menempatkan dua hal dalam perhatian publik: pelanggaran yang dinyatakan terbukti oleh sidang etik dan lokasi kejadian yang berada di ruang kerja kepolisian. Polda NTB belum merinci pasal yang digunakan untuk menilai perbuatan Sarbani saat kabar putusan pertama kali disampaikan. Kholid menyebut hasil sidang akan disampaikan, tetapi laporan yang tersedia belum memuat rincian lengkapnya.

Permintaan pengamat agar hasil sidang dibuka menjadi perkembangan berikutnya yang relevan. Publikasi putusan secara lebih lengkap dapat menjelaskan dasar penjatuhan sanksi serta batas perkara yang sudah diputus oleh majelis etik. Untuk saat ini, keputusan yang telah diumumkan adalah PTDH terhadap Sarbani, sementara informasi mengenai tindak lanjut di luar proses etik belum tersedia.

Related Post

Tribunpublik