Gugatan ijazah Gibran Rakabuming Raka dalam perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi menghadirkan mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi pada Kamis (1/10/2026). Hasyim menjelaskan dasar pemeriksaan dokumen pendidikan Gibran saat pencalonan, sementara Fahmi menilai permohonan tersebut tidak tepat ditempuh melalui PHPU setelah Gibran berstatus wakil presiden.
Kesaksian Hasyim dalam gugatan ijazah Gibran di MK
Hasyim dihadirkan KPU sebagai saksi dalam perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di gedung MK. Ia menerangkan bahwa pihak yang berwenang mendaftarkan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik. Karena itu, hubungan hukum KPU berada dengan partai politik atau gabungan partai politik, bukan dengan calon secara langsung.
Menurut Hasyim, dokumen persyaratan calon disampaikan oleh partai pengusung. KPU lalu memeriksa kelengkapan dokumen dan menerbitkan berita acara penerimaan dokumen pendaftaran apabila dokumen dinilai lengkap. Tahap berikutnya ialah penelitian administrasi untuk memeriksa kebenaran serta keabsahan dokumen sesuai aturan perundang-undangan.
Ia menjelaskan, dalam pandangan KPU, dokumen dinilai benar dan sah apabila diterbitkan lembaga yang berwenang, termasuk fotokopi ijazah, surat keterangan, atau surat keputusan penyetaraan yang telah dilegalisir. KPU kemudian menilai pemenuhan syarat batas minimal pendidikan dan menuangkannya ke dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Administrasi.
Dokumen pendidikan yang diperiksa KPU
Hasyim menyebut KPU menerima dua dokumen pendidikan dalam pencalonan Gibran. Dokumen pertama ialah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dokumen itu menerangkan biodata Gibran serta penyelesaian pendidikan grade 12 di UTS Insearch, Sydney, Australia, pada 2006.
Dalam surat keterangan tersebut, pendidikan itu dinilai memiliki penghargaan setara tamat sekolah menengah kejuruan program keahlian akuntansi dan keuangan di Indonesia. Surat Keterangan Penyetaraan untuk Pendidikan Menengah tersebut diterbitkan di Jakarta pada 6 Agustus 2019. Fotokopinya dilegalisir pada 24 Oktober 2023.
Dokumen kedua adalah keputusan tentang hasil penilaian kesetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan itu menyetarakan ijazah Bachelor of Science bidang studi Marketing dari University of Bradford, bertanggal ijazah 13 November 2010, dengan Sarjana. Keputusan itu ditetapkan pada 8 Agustus 2019.
Hasyim mengatakan dokumen yang diterbitkan lembaga harus dianggap benar dalam hukum administrasi, kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Ia juga menyatakan KPU kala itu tidak melakukan klarifikasi karena tidak memiliki keraguan dan tidak ada laporan masyarakat. Menurutnya, dokumen serupa telah digunakan dalam pilkada di Kota Surakarta pada 2020.
PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dan aturan penyetaraan
Dalam kesaksiannya, Hasyim juga memaparkan kronologi penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, termasuk Pasal 13 dan Pasal 18 ayat 3. Pembentukan peraturan KPU, kata dia, melalui perencanaan, penyusunan draf, pembahasan internal, uji publik, konsinyering dengan DPR dan pemerintah, rapat dengar pendapat, harmonisasi, hingga pengundangan.
Gagasan perumusan aturan itu muncul dalam rapat koordinasi, terutama dengan Kemendikbudristek. Hasyim mengatakan kementerian tersebut mengingatkan adanya calon anggota legislatif yang mengajukan surat penyetaraan pendidikan tinggi, tetapi tidak dapat menunjukkan jenjang pendidikan sebelumnya. Untuk pendidikan menengah atas atau setara, bukti kelulusan berbentuk surat keterangan; bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, bentuknya dapat berupa surat keterangan atau keputusan.
Hasyim menegaskan tidak ada niat atau motif KPU untuk meloloskan maupun memudahkan seseorang lewat aturan tersebut. Ia menyebut aturan penyetaraan itu pada awalnya digunakan bagi siswa lulusan sekolah luar negeri yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di Indonesia, lalu dipakai sebagai syarat pencalonan karena ketentuan bukti kelulusan diatur dalam undang-undang.
Poin Penting
- Perkara gugatan ijazah Gibran terdaftar dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
- Permohonan diajukan pada 10 September 2026 dan diregistrasi MK pada 17 September 2026.
- KPU menjadi termohon, sedangkan Bawaslu berstatus pihak turut terkait.
- Hasyim menyatakan KPU memeriksa dua dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
- Denny Indrayana mengajukan gugatan bersama 11 pemohon lainnya.
Pandangan ahli soal jalur PHPU setelah pelantikan
Khairul Fahmi, yang dihadirkan KPU sebagai ahli hukum tata negara, memandang gugatan tersebut tidak tepat melalui PHPU setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden. Menurut Fahmi, hukum pemilu dan hukum jabatan presiden serta wakil presiden merupakan dua rezim hukum yang perlu dibedakan.
Ia menerangkan, sebelum pelantikan seseorang dapat berstatus calon, bakal calon, pasangan calon, atau pasangan calon terpilih. Setelah pelantikan, statusnya berubah menjadi presiden atau wakil presiden sebagai pemegang jabatan konstitusional. Dalam pandangannya, diskualifikasi diterapkan terhadap status calon, sedangkan pemberhentian diterapkan terhadap status pejabat.
Fahmi menyebut apabila fakta yang ditemukan setelah pelantikan dinilai sangat serius dan berimplikasi pada keberlanjutan jabatan presiden atau wakil presiden, persoalannya bergeser menjadi persoalan jabatan konstitusional. Ia merujuk Klausul 7A dan 7B UUD 1945 sebagai mekanisme yang tersedia untuk persoalan tersebut.
Pertanyaan Seputar Gugatan Ijazah Gibran
Siapa yang mengajukan gugatan ijazah Gibran?
Gugatan diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya.
Dokumen apa yang menjadi dasar pemeriksaan KPU?
KPU memeriksa surat keterangan penyetaraan pendidikan menengah dan keputusan hasil penilaian kesetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka.
Mengapa KPU tidak melakukan klarifikasi dokumen?
Menurut Hasyim, KPU saat itu tidak memiliki keraguan terhadap dokumen dan tidak menerima laporan masyarakat, sehingga memandang klarifikasi tidak diperlukan.
Apa yang dimaksud PHPU?
PHPU adalah perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam perkara ini, permohonan terdaftar sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
Persidangan gugatan ijazah Gibran di MK ini memuat keterangan mengenai pemeriksaan administratif KPU, proses penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, serta pandangan ahli KPU tentang perbedaan status calon dan pemegang jabatan konstitusional.
