KPK Diminta Tegas Panggil Nusron dalam Kasus HGB

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah tegas jika Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Nusron diperlukan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.

Boyamin mendorong KPK menerbitkan surat perintah membawa apabila pemanggilan berikutnya kembali tidak dipenuhi. Menurut informasi yang ia sampaikan, Nusron dijadwalkan dipanggil pada 28 Oktober 2026. Ia berharap menteri tersebut datang memenuhi undangan penyidik.

“Semoga Nusron Wahid hadir,” kata Boyamin dalam keterangan yang dikutip Iconomics, Selasa (27/10/2026).

Pemanggilan ulang menjadi perhatian MAKI

Desakan Boyamin muncul setelah beberapa jadwal pemeriksaan Nusron tidak terlaksana. Rangkaian tanggal yang diberitakan media memiliki perbedaan. Kompas.tv melaporkan Nusron tidak hadir pada 7 Oktober dan kembali absen pada 14 Oktober 2026. Sementara itu, Iconomics menyebut pemeriksaan pada 15 Oktober merupakan jadwal pengganti setelah Nusron meminta penundaan dari agenda 7 Oktober.

Perbedaan itu juga terkait cara menghitung jumlah panggilan. Dalam laporan Kompas.tv, ketidakhadiran pada 14 Oktober disebut sebagai mangkir kedua. Iconomics menjelaskan bahwa jadwal 15 Oktober adalah penjadwalan ulang, bukan panggilan kedua. Menurut laporan tersebut, setelah Nusron kembali tak hadir pada jadwal pengganti, KPK menerbitkan panggilan berikutnya untuk 28 Oktober.

Alasan ketidakhadiran yang disampaikan kepada KPK juga berbeda. Kompas.tv mengutip keterangan bahwa Nusron tidak hadir pada pemanggilan pertama karena agenda internal kementerian, sedangkan untuk jadwal berikutnya ia meminta penundaan terkait perjalanan dinas ke Malaysia. Iconomics menyebut alasan pada jadwal awal adalah agenda lain yang telah terjadwal, lalu pada jadwal pengganti Nusron kembali tidak hadir.

Boyamin menyampaikan kecurigaan mengenai perjalanan Nusron ke Malaysia, termasuk dugaan bahwa ia berada di Johor Bahru saat pemeriksaan pengganti. Informasi tersebut merupakan pernyataan Boyamin, bukan keterangan yang dikonfirmasi secara terpisah oleh KPK dalam laporan yang tersedia. Kompas.tv juga memuat pernyataannya bahwa ia menduga Nusron bepergian melalui Batam dan Singapura.

KPK masih membutuhkan keterangan Nusron

KPK sebelumnya menyatakan keterangan Nusron diperlukan untuk mengonfirmasi informasi yang berkaitan dengan penyidikan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya akan segera menyusun jadwal pemanggilan ulang. “Tentu secepatnya, ya,” kata Budi kepada wartawan pada Senin (26/10/2026), seperti dikutip Iconomics.

Pemeriksaan Nusron berkaitan dengan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung di wilayah Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hingga keterangan dalam laporan tersebut diterbitkan, Nusron berstatus saksi, bukan tersangka. KPK membutuhkan keterangannya untuk mencocokkan informasi yang telah diperoleh penyidik.

Boyamin menilai kehadiran saksi dapat membantu penyidik mengurai perkara. Ia juga meminta Nusron memenuhi panggilan meski statusnya masih sebagai saksi. Jika KPK hanya terus menjadwalkan ulang tanpa tindakan lain, Boyamin menyatakan akan mengadukan penanganan perkara itu kepada Dewan Pengawas KPK.

Desakan tersebut merupakan sikap MAKI. KPK belum menyatakan akan melakukan penjemputan paksa; yang disampaikan lembaga itu adalah kebutuhan untuk memeriksa Nusron dan rencana menjadwalkan pemanggilan kembali. Karena itu, keputusan penyidik atas ketidakhadiran dan jadwal berikutnya menjadi hal yang ditunggu.

Penyidikan menyasar perkara HGB di Bogor

Dalam perkara yang sama, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan HGB. Iconomics melaporkan empat orang disebut dalam konstruksi perkara sebagai orang kepercayaan Nusron. Para tersangka lainnya berasal dari unsur kantor pertanahan, Kementerian ATR/BPN, perusahaan, dan pihak swasta.

Iconomics juga melaporkan para tersangka telah ditahan untuk masa penahanan 20 hari pertama sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026. Pemeriksaan terhadap Nusron menjadi bagian dari upaya penyidik melengkapi keterangan dalam perkara tersebut, bukan penetapan status hukum baru terhadap dirinya.

Jadwal 28 Oktober yang disampaikan Boyamin menjadi agenda berikutnya yang dinantikan. KPK belum mengumumkan hasil pemanggilan itu dalam keterangan yang dikutip media. Penyidik masih perlu menentukan waktu pemeriksaan dan memastikan Nusron dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Related Post

Tribunpublik