Gereja Advent Cililitan Diresmikan Usai 25 Tahun Menanti

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Taman Harapan di Cililitan, Jakarta Timur, Minggu (25/10/2026). Peresmian itu menandai berakhirnya proses pembangunan yang, menurut Pramono, tertahan selama lebih dari 25 tahun karena persoalan perizinan.

Dalam sambutannya, Pramono menyoroti lamanya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), salah satu dokumen yang dibutuhkan dalam proses pembangunan. Ia meminta jajarannya memastikan administrasi rumah ibadah tidak tertahan ketika persyaratan sudah dipenuhi.

“Pembangunan gereja ini berjalan sangat panjang sekali, 25 tahun lebih mengurusnya. Saya tahu bahwa untuk mengurus izin yang disebut dengan PBG dan sebagainya itu tidak gampang,” kata Pramono di lokasi peresmian.

Pramono minta izin gereja tak berlarut-larut

Pramono mengatakan pemerintah daerah menangani persoalan izin gereja tersebut sejak 2025. Ia menerima laporan mengenai penerbitan PBG pada Juli tahun itu, lalu meminta jajarannya menindaklanjuti prosesnya agar tidak kembali tertunda.

Menurut dia, pengurusan izin memang dapat menghadapi kendala administrasi. Namun, jika dokumen dan persyaratan telah lengkap, proses persetujuan semestinya berjalan dalam waktu yang wajar. Ia menyebut rentang satu hingga dua minggu sebagai waktu yang seharusnya cukup untuk menuntaskan administrasi.

“Dalam mengambil keputusan untuk perizinan, termasuk ketika saya menerima laporan pada Juli 2025 tentang penerbitan PBG gereja ini, saya menyampaikan bahwa prosesnya tidak boleh ditahan terlalu lama,” ujarnya.

Pramono juga mengungkapkan bahwa dokumen yang sudah sampai di mejanya untuk ditandatangani dapat diproses dengan cepat. Ia mengatakan persetujuan yang menjadi kewenangannya tidak memerlukan waktu lama setelah berkas diterima.

“Begitu sampai di meja saya untuk menandatangani dan memberikan persetujuan, tidak lebih dari lima menit. Tidak lebih,” kata Pramono.

Pernyataan itu, menurut Pramono, sejalan dengan arahan yang ia berikan kepada jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia meminta proses pengurusan izin rumah ibadah menjadi perhatian khusus agar pembangunan serupa tidak menghadapi penundaan panjang.

Rumah ibadah dan perlakuan setara bagi warga

Dalam sambutannya, Pramono menegaskan bahwa pemerintah Jakarta harus melayani warga tanpa membedakan agama, ras, maupun etnis. Ia menyebut sikap tersebut sebagai tanggung jawabnya sebagai gubernur bagi seluruh warga ibu kota.

“Sebagai Gubernur Jakarta, saya harus menjadi gubernur bagi semua agama, semua ras, semua etnis, dan tidak boleh membedakan terhadap hal itu,” ujarnya.

Pramono menyebut staf khusus gubernur yang membantu urusan keagamaan, termasuk Uda Jon dan Kak Enong, turut hadir dalam peresmian. Ia meminta jajaran Balai Kota memberi perhatian pada persoalan izin rumah ibadah dan berkoordinasi agar prosesnya tidak tersendat.

Peresmian gereja di Cililitan itu juga menjadi kesempatan bagi Pramono untuk menerima permintaan bantuan terkait sejumlah persoalan perizinan gereja lainnya. Ia mengatakan langsung meminta Wali Kota Jakarta Timur menindaklanjuti persoalan yang disampaikan kepadanya.

Wali Kota diminta menuntaskan persoalan izin

Pramono meminta penyelesaian dilakukan secara menyeluruh, bukan setengah-setengah. Ia juga menyatakan siap turun tangan apabila pemerintah kota tidak dapat menuntaskan persoalan yang dilaporkan.

“Saya langsung meminta Wali Kota agar menyelesaikannya selama pemerintahan saya, sehingga hasilnya tuntas dan tidak setengah-setengah. Jika tidak bisa selesai, beri tahu saya, dan saya yang akan menyelesaikannya,” kata Pramono.

Gereja Masehi Advent di Cililitan menjadi contoh persoalan perizinan rumah ibadah yang memerlukan waktu sangat panjang untuk diselesaikan. Pramono meminta pengalaman tersebut menjadi perhatian jajarannya, terutama dalam memastikan proses administratif tidak menghambat pembangunan ketika persyaratan telah terpenuhi.

Komitmen itu kini diuji pada penanganan permohonan lain yang masih berjalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah kota perlu memastikan arahan tersebut diterapkan secara konsisten, sehingga warga yang mengurus izin rumah ibadah memperoleh kepastian proses dan penyelesaian.

Related Post

Tribunpublik