Kebakaran di kompleks Wang Fuk Court, Tai Po, yang merenggut 168 nyawa, dipicu oleh rangkaian kelalaian dalam pekerjaan renovasi dan pengawasan pemerintah Hong Kong. Puntung rokok yang diduga berasal dari pekerja kemungkinan menjadi sumber api, sementara bahan mudah terbakar di sekitar bangunan memperbesar risikonya.
Kesimpulan itu disampaikan dalam laporan komite independen yang diumumkan pemerintah Hong Kong. Seperti dilaporkan detikcom dengan merujuk Channel News Asia, panel menemukan kegagalan di lima bidang utama. Temuan tersebut mengarah pada persoalan yang lebih luas daripada tindakan seorang pekerja: aturan keselamatan tidak memadai dan pengawasannya lemah.
Risiko renovasi tak diimbangi aturan ketat
Wang Fuk Court merupakan kompleks hunian vertikal di distrik Tai Po. Bangunan yang didirikan pada 1980-an itu memiliki delapan menara dan menampung sekitar 4.600 penghuni. Hampir 40 persen di antaranya berusia 65 tahun ke atas. Banyak korban kebakaran merupakan warga lanjut usia.
Renovasi menyeluruh di kompleks tersebut telah berlangsung sejak Juli 2024. Saat kebakaran terjadi, beberapa gedung dibungkus perancah bambu dan jaring pelindung berwarna hijau. Menurut keterangan yang dikutip detikcom dari BBC Chinese, tujuh dari delapan menara terdampak. Api akhirnya menimbulkan salah satu tragedi kebakaran terbesar yang pernah terjadi di Hong Kong.
Laporan panel menyoroti celah aturan yang memungkinkan risiko kebakaran bertumpuk. Tidak ada larangan merokok yang berlaku di lokasi konstruksi, sementara standar untuk bahan sementara yang mudah terbakar, seperti papan styrofoam dan jaring perancah, dinilai tidak memadai. Pengawasan dan penegakan ketentuan yang ada juga tidak berjalan kuat.
Dengan kondisi itu, dugaan puntung rokok sebagai pemantik tidak menjelaskan seluruh penyebab tragedi. Api dapat membesar karena lingkungan renovasi menyediakan bahan yang rentan terbakar, sementara mekanisme untuk mencegah atau mengendalikan bahaya dinilai gagal. Panel menyebut kurangnya kewaspadaan terhadap risiko yang sudah terlihat sebagai bagian dari persoalan sistemik.
Tanggung jawab pemerintah dan perusahaan diperiksa
Pemerintah Hong Kong turut menerima kritik atas lemahnya pemantauan. Tiga lembaga disebut memiliki tanggung jawab, yakni Departemen Bangunan, Departemen Layanan Pemadam Kebakaran, dan Departemen Tenaga Kerja. Temuan itu menempatkan keselamatan proyek renovasi sebagai urusan lintas lembaga, bukan semata persoalan kontraktor.
Menteri Perumahan Winnie Ho mengundurkan diri setelah pengumuman tersebut. Pemerintah menyatakan keputusan itu merupakan bentuk tanggung jawab atas peran dan kebijakan yang berada dalam lingkup jabatannya. Langkah ini menyusul kritik terhadap pengawasan renovasi dan penanganan risiko di kompleks perumahan tersebut.
Unit Pemeriksaan Independen (ICU), yang dinilai paling bertanggung jawab dalam perkara ini, akan dibubarkan. Wakil Sekretaris Keuangan Michael Wong, yang juga menjalankan tugas sebagai Menteri Perumahan, menyampaikan rencana pembentukan unit pengawas untuk perumahan publik. Sekretaris Keamanan Chris Tang juga mengumumkan rencana membentuk divisi khusus pencegahan kebakaran besar di bawah Departemen Layanan Pemadam Kebakaran.
Pemeriksaan terhadap pihak swasta yang menangani renovasi juga berlanjut. Detikcom, mengutip BBC, melaporkan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proses konstruksi, termasuk manipulasi tender dan hubungan sejumlah pihak dengan mafia lokal. Puluhan orang telah ditangkap atas dugaan pembunuhan, penipuan, atau korupsi. Penangkapan itu merupakan bagian dari penyelidikan, bukan putusan bersalah.
Warga ditawari jalan keluar dari kompleks
Di luar penyelidikan, pemerintah menghadapi kebutuhan untuk menyediakan tempat tinggal bagi warga terdampak. Reuters melaporkan, seperti dikutip detikcom, pemerintah menawarkan pembelian unit apartemen dengan anggaran awal 4 miliar dolar Hong Kong, setara sekitar Rp 8,6 triliun menurut kurs dalam laporan tersebut. Pemerintah juga menyiapkan skema penukaran unit bagi sekitar 4.600 penghuni.
Nilai keseluruhan pengeluaran diperkirakan mencapai 6,8 miliar dolar Hong Kong. Dana bantuan sebesar 2,8 miliar dolar Hong Kong akan mengurangi beban tersebut, dan kompensasi asuransi dapat menekan kebutuhan dana lebih jauh. Tawaran pembelian diharapkan membantu pemilik mencari tempat tinggal jangka panjang setelah kehilangan rumah.
Namun, pemulihan warga berjalan beriringan dengan tuntutan untuk memperjelas pertanggungjawaban. Pemerintah telah mengumumkan perubahan pada pengawasan perumahan publik dan pencegahan kebakaran. Penyelidikan terhadap pihak yang terlibat dalam renovasi, sementara itu, masih menjadi bagian penting dari proses setelah tragedi.
