KUHAP Baru Tak Wajibkan Jaksa Limpahkan Semua Perkara

Pemerintah menegaskan KUHAP baru tidak memaksa jaksa melimpahkan setiap perkara ke pengadilan. Penjelasan itu disampaikan Wakil Menteri Hukum Edward O.S. Hiariej saat pemerintah menjawab gugatan terkait aturan hukum acara pidana di Mahkamah Konstitusi (MK). Eddy juga menolak praperadilan diajukan secara bertahap untuk menguji bagian-bagian perkara sedikit demi sedikit.

Menurut Eddy, langkah semacam itu tidak tepat. Dalam tanggapan yang diberitakan sejumlah media, ia menyebut praperadilan tidak boleh “nyicil-nyicil” dan menyebut cara tersebut sebagai akal-akalan. Penegasan pemerintah itu muncul di tengah pembahasan mengenai batas kewenangan aparat dalam KUHAP baru.

Di sisi lain, materi mengenai rancangan KUHAP yang dipaparkan Eddy dalam seminar nasional di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada 1 November 2025, menunjukkan bahwa pembaruan hukum acara pidana dirancang untuk menata hubungan antarlembaga sekaligus melindungi hak warga. Rancangan tersebut disiapkan menjelang berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026.

KUHAP baru dan batas kewenangan jaksa

Penegasan bahwa jaksa tidak wajib melimpahkan semua perkara penting dibaca dalam konteks pembagian fungsi penegak hukum. Dalam pemaparan di UGM, Eddy menjelaskan prinsip diferensiasi fungsional: penyidik menjalankan penyidikan, kejaksaan melakukan penuntutan, hakim mengadili, advokat mendampingi, dan Pembimbing Kemasyarakatan menjalankan pembimbingan.

Prinsip itu dimaksudkan agar tiap lembaga bekerja sesuai kewenangannya dalam satu sistem peradilan pidana terpadu. Koordinasi menjadi bagian penting, tetapi bukan berarti kewenangan masing-masing melebur atau satu institusi dapat mengambil alih fungsi institusi lain.

“KUHAP yang baru tidak boleh lagi diwarnai tarik menarik kepentingan antar lembaga penegak hukum. Tidak boleh ada saling sandera antara penyidik dan penuntut umum,” kata Eddy.

Rancangan KUHAP, menurut Eddy, mengatur koordinasi penyidik dan penuntut umum dalam bab tersendiri. Penuntut umum bahkan direncanakan terlibat sejak tahap perencanaan penyidikan. Tujuannya menjaga kesinambungan penanganan perkara, bukan membuat proses bergantung pada tarik-menarik antarinstansi.

Dalam rancangan itu juga disebutkan, penyidikan wajib dihentikan apabila seseorang telah berstatus tersangka selama satu tahun tanpa perkembangan. Ketentuan tersebut, sebagaimana dijelaskan Eddy, berkaitan dengan kepastian hukum. Artinya, proses penegakan hukum juga harus memiliki batas dan tidak boleh membiarkan status seseorang menggantung tanpa kemajuan.

Praperadilan tak untuk diuji secara bertahap

Perdebatan mengenai praperadilan berkaitan dengan mekanisme untuk menguji tindakan dalam proses pidana. Eddy menyatakan bahwa upaya mengajukan pengujian sedikit demi sedikit bukan cara yang dapat dibenarkan. Namun, bahan yang tersedia tidak merinci seluruh dalil pemohon maupun uraian lengkap pemerintah dalam persidangan MK.

Dalam pemaparan mengenai RKUHAP, Eddy menyebut praperadilan tetap dapat digunakan untuk menguji upaya paksa. Rancangan tersebut memperluas jenis upaya paksa dari lima menjadi sembilan, yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemblokiran, pencekalan, penyadapan, dan penetapan tersangka.

Tujuh dari sembilan tindakan itu, menurut penjelasannya, memerlukan izin ketua pengadilan. Pengecualiannya adalah penangkapan dan penetapan tersangka. Eddy menjelaskan penangkapan perlu dilakukan segera untuk mencegah calon tersangka melarikan diri, sedangkan penetapan tersangka belum merupakan perampasan kemerdekaan.

Ia juga menyampaikan bahwa jika penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, seluruh upaya paksa terhadap orang tersebut harus digugurkan paling lambat tiga hari. Rancangan itu, dengan demikian, menempatkan pengawasan pengadilan sebagai bagian dari pembatasan kewenangan aparat.

Pembaruan prosedur dan perlindungan warga

Eddy mengingatkan bahwa hukum acara pidana harus menyeimbangkan hak negara memproses tindak pidana dengan perlindungan terhadap individu. Ia menyebut hubungan dua kepentingan tersebut sebagai antinomi hukum: tampak berlawanan, tetapi harus dirumuskan agar saling melengkapi.

“Filosofi KUHAP bukan untuk memproses tersangka, melainkan melindungi individu dari kesewenangan negara,” ujarnya dalam seminar di UGM. Karena itu, aturan harus dirumuskan jelas dan aparat tidak boleh bertindak di luar ketentuan undang-undang.

RKUHAP juga memuat mekanisme keadilan restoratif yang dapat diterapkan di berbagai tahap proses, dari penyelidikan hingga pemasyarakatan. Jika ditempuh pada tahap penyidikan, penyidik wajib memberi tahu penuntut umum dan memperoleh penetapan pengadilan agar prosesnya sah serta tercatat.

Rangkaian ketentuan itu memberi gambaran bahwa pembaruan KUHAP tidak hanya menyangkut kapan perkara dibawa ke pengadilan. Tantangan berikutnya adalah memastikan koordinasi, pengawasan, dan perlindungan hak benar-benar berjalan dalam praktik. Perkembangan pembahasan di MK akan menjadi salah satu perhatian untuk melihat bagaimana batas kewenangan tersebut ditafsirkan.

Related Post

Tribunpublik