Pemukulan Satpol PP Jaksel, Pramono Tegaskan Proses Hukum

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta kasus pemukulan anggota Satpol PP di kawasan Kolam Renang Bulungan, Jakarta Selatan, tetap diproses secara hukum. Insiden itu terjadi saat petugas menertibkan parkir liar dan pedagang kaki lima, sebelum situasi di lokasi berubah ricuh.

Pramono menyampaikan sikap tersebut setelah menerima laporan mengenai bentrokan yang melibatkan petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Satpol PP, dan sejumlah pekerja di lokasi. Ia mengatakan pihak perusahaan yang terlibat telah mendatangi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menyampaikan kronologi kejadian. Namun, permintaan maaf dan ajakan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan tidak mengubah sikapnya soal penegakan hukum.

“Saya minta untuk hal yang seperti ini proses hukumnya tetap ditegakkan, tetapi tentunya kita tetap membuka silaturahmi untuk itu,” kata Pramono di Jakarta, Senin.

Penertiban parkir liar berujung bentrokan

Menurut Pramono, penertiban dilakukan Satpol PP bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengatasi parkir liar dan pedagang kaki lima yang dinilai mengganggu ketertiban warga sekitar. Di kawasan Kolam Renang Bulungan, petugas menertibkan kendaraan, termasuk dengan mencabut pentil ban agar kendaraan tidak diparkir sembarangan.

Di tengah kegiatan itu, kata Pramono, muncul provokasi yang menyasar para pekerja di lokasi. Ketegangan kemudian meningkat menjadi bentrokan. Pada awalnya, bentrokan terjadi antara petugas Dinas Perhubungan dan para pekerja.

Pramono menjelaskan, petugas Dinas Perhubungan kemudian mundur. Namun, sejumlah orang masih mengejar petugas, termasuk anggota Satpol PP. Dalam peristiwa itu, seorang anggota Satpol PP dipukul dan dihantam menggunakan helm.

Petugas yang terluka mendapat perawatan di Puskesmas Kelurahan Selong dan menerima enam jahitan. Pramono menyebut tindakan pengejaran dan pemukulan tersebut menjadi alasan proses hukum harus tetap berjalan, meskipun pihak perusahaan telah meminta maaf.

Pramono: petugas sedang menjalankan tugas

Pramono mengatakan dirinya langsung menghubungi Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, setelah mendengar kabar pemukulan itu. Ia menegaskan bahwa petugas berada di lokasi untuk menjalankan penertiban, sehingga kekerasan dan intimidasi terhadap mereka tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa.

“Kita enggak boleh kalah dengan premanisme yang dilakukan oleh siapa pun. Karena itu mereka sedang menjalankan tugas, maka saya minta untuk ditegakkan aturan main,” ujar Pramono.

Di satu sisi, Pramono menyatakan pemerintah tetap membuka ruang silaturahmi. Pihak perusahaan, yang tidak dirinci identitasnya oleh Pramono, telah datang ke Pemprov DKI dan meminta agar persoalan diselesaikan secara kekeluargaan. Di sisi lain, ia meminta dugaan pemukulan dan intimidasi ditangani melalui jalur hukum.

Sikap itu menempatkan dua hal secara bersamaan: pintu komunikasi tetap terbuka, sementara penegakan hukum tidak dihentikan. Pramono tidak menyebutkan secara rinci langkah lanjutan yang telah dilakukan pihak kepolisian. Ia menekankan bahwa aturan harus ditegakkan atas tindakan yang terjadi saat petugas melaksanakan tugas.

Penertiban dan keamanan petugas di lapangan

Peristiwa di Bulungan memperlihatkan risiko yang dapat muncul ketika penertiban berlangsung di tengah aktivitas warga dan pekerja. Dalam kasus ini, upaya mengatur parkir dan pedagang kaki lima diikuti ketegangan, lalu berujung pada kekerasan terhadap petugas. Pramono mengaitkan tuntutan proses hukum dengan kebutuhan menjaga agar pelaksanaan tugas pemerintahan tidak dibalas dengan intimidasi.

Penanganan kasus ini akan menjadi perhatian, terutama terkait tindak lanjut hukum atas dugaan pemukulan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga masih membuka komunikasi dengan pihak perusahaan, tetapi menurut Pramono, penyelesaian secara kekeluargaan tidak boleh menggantikan proses hukum. Penegakan aturan dan dialog, dalam pandangannya, dapat berjalan bersamaan.

Related Post

Tribunpublik